Ada Kenaikan APBD Kaltim Tahun 2024, Legislator Kaltim Dorong Perencanaan Matang dari Pemprov

Senin, 14 Agustus 2023 304
Anggota Banggar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry saat diwawancarai soal APBD Kaltim Tahun 2024
SAMARINDA. APBD Kaltim Tahun 2024 diperkirakan meningkat. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry, mengkonfirmasi potensi kenaikan angka terhadap APBD Kaltim Tahun 2024 ini. Sarkowi mengatakan, menurutnya ada peningkatan. Dari APBD 2023 yang sebelumnya hanya pada kisaran Rp 17 triliun, menjadi Rp 20 triliun.

Namun menurutnya, saat ini pihaknya masih menyusun terkait komponen-komponen anggaran tersebut. Sehingga, banyak yang bisa segera mereka optimalkan. “Untuk Saat ini kami masih fokus untuk menyusun komponen-komponen anggaran. Dimana pada Rapat Badan Anggaran yang pertama dan Kedua itu lebih membahas pada aspek Pendapatan,” tuturnya.

Sarkowi menyampaikan, bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada pemprov untuk mengkaji terkait APBD Kaltim Tahun 2024 tersebut. “Ya, kami memberikan kesempatan kepada pemprov untuk mengkaji terkait Nominal APBD 2024 tersebut. Agar ada peluang apakah berpotensi untuk terjadinya kenaikan kembali dari angka Rp 20 triliun itu,” jelasnya.

Sarkowi pun berharap agar pihak pemprov juga melakukan perencanaan yang baik dan matang. “Kami berharap dari pihak Pemprov bersama Bappeda melakukan perencanaan yang baik dan matang terhadap belanja anggaran APBD di Tahun 2024. Sehingga pada proses penggunaan APBD itu menjadi lebih terarah dan tertib,” harapnya.

Peningkatan ini, bakal jadi sejarah APBD Murni yang terbesar. Sebelumnya, pada 2023, Kaltim sudah memiliki APBD Murni yang terbesar. Besaran APBD Kaltim tahun anggaran 2023 diketahui sekitar Rp17,2 triliun. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)