Abdul Kadir Tappa Hadiri Pembukaan Rakorda Penanggulangan Bencana

Senin, 22 Mei 2023 198
PEMBUKAAN RAKORDA : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan Rakorda PB Provinsi Kaltim tahun 2023, Senin (15/5) malam.
BONTANG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan dan Welcome Party Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) Provinsi Kaltim tahun 2023 kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, Senin (15/5) malam.

Acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Bontang tersebut dihadiri Walikota Bontang Basri Rase, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Ririn Sari Dewi yang mewakili Gubernur Kaltim, dan unsur Forkopimda Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Basri Rase menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar berbagai event atau kegiatan provinsi di Kota Bontang.

“Kalau pak Gubernur mengatakan, apakah Bontang siap menjadi tuan rumah?. Saya juga mengatakan, siap Komandan!,” seru Basri Rase.

Ketika berbicara bencana, lanjutnya, itu menjadi perhatian kita semua. Diperlukan sebuah penguatan SDM termasuk sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan. “Walaupun SDM nya mumpuni dan bersertifkat, tapi kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu juga akan menjadi masalah teknis dilapangan,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dari provinsi maupun daerah agar memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana terhadap BPBD di masing-masing daerah.

Selanjutnya Agus Tianur mengatakan, perlu sinergitas dalam rangka mengatasi masalah-masalah bencana alam dan masalah kemanusiaan, serta perlu adanya koordinasi.

“Pemilihan Kota Bontang ini sungguh luar biasa, karena Bontang memiliki beberapa industri strategis, industri vital nasional yang memang perlu menjadi perhatian serius bagi kita,”sebutnya.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim yang disampaikan Ririn Sari Dewi bahwa diharapkan pelaksanaan kegiatan Rakorda dapat berjalan lancar dan sukses sehingga menghasilkan keputusan terbaik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana di Kaltim.

“Saya berharap kepada seluruh peserta rapat koordinasi, agar dapat benar-benar meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi. Sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama dalam penanggulangan bencana ke arah yang lebih baik. Sehingga tercapai satu pemahaman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kaltim,” kata Gubernur Kaltim.

Dilain pihak, Abdul Kadir Tappa mengapresiasi terhadap kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana yang diadakan di Kota Bontang dengan banyak dihadiri oleh perangkat daerah terkait.

“Acara ini luar biasa, OPD terkait datang semua dari seluruh Kaltim. Jadi itu patut disyukuri, kita hadir disini, acaranya luar biasa  dan semua berpartisipasi. Dan saya berharap dari rakor hari ini dapat diimplementasikan nanti untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” ucap politisi partai Golkar ini. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.