Abdul Kadir Tappa Hadiri Pembukaan Rakorda Penanggulangan Bencana

22 Mei 2023

PEMBUKAAN RAKORDA : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan Rakorda PB Provinsi Kaltim tahun 2023, Senin (15/5) malam.
BONTANG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan dan Welcome Party Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) Provinsi Kaltim tahun 2023 kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, Senin (15/5) malam.

Acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Bontang tersebut dihadiri Walikota Bontang Basri Rase, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Ririn Sari Dewi yang mewakili Gubernur Kaltim, dan unsur Forkopimda Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Basri Rase menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar berbagai event atau kegiatan provinsi di Kota Bontang.

“Kalau pak Gubernur mengatakan, apakah Bontang siap menjadi tuan rumah?. Saya juga mengatakan, siap Komandan!,” seru Basri Rase.

Ketika berbicara bencana, lanjutnya, itu menjadi perhatian kita semua. Diperlukan sebuah penguatan SDM termasuk sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan. “Walaupun SDM nya mumpuni dan bersertifkat, tapi kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu juga akan menjadi masalah teknis dilapangan,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dari provinsi maupun daerah agar memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana terhadap BPBD di masing-masing daerah.

Selanjutnya Agus Tianur mengatakan, perlu sinergitas dalam rangka mengatasi masalah-masalah bencana alam dan masalah kemanusiaan, serta perlu adanya koordinasi.

“Pemilihan Kota Bontang ini sungguh luar biasa, karena Bontang memiliki beberapa industri strategis, industri vital nasional yang memang perlu menjadi perhatian serius bagi kita,”sebutnya.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim yang disampaikan Ririn Sari Dewi bahwa diharapkan pelaksanaan kegiatan Rakorda dapat berjalan lancar dan sukses sehingga menghasilkan keputusan terbaik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana di Kaltim.

“Saya berharap kepada seluruh peserta rapat koordinasi, agar dapat benar-benar meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi. Sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama dalam penanggulangan bencana ke arah yang lebih baik. Sehingga tercapai satu pemahaman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kaltim,” kata Gubernur Kaltim.

Dilain pihak, Abdul Kadir Tappa mengapresiasi terhadap kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana yang diadakan di Kota Bontang dengan banyak dihadiri oleh perangkat daerah terkait.

“Acara ini luar biasa, OPD terkait datang semua dari seluruh Kaltim. Jadi itu patut disyukuri, kita hadir disini, acaranya luar biasa  dan semua berpartisipasi. Dan saya berharap dari rakor hari ini dapat diimplementasikan nanti untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” ucap politisi partai Golkar ini. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
admin 2 Oktober 2023
0
SAMARINDA. Aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim melalui hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahkan dilakukan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sigit Wibowo kepada Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim M Syirajudin selaku mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10). Adapun masing-masing juru bicara laporan reses gabungan anggota DPRD Kaltim yakni Nidya Listiyono (Samarinda), Bagus Susetyo (Balikpapan), Amiruddin (PPU-Paser), Salehuddin (Kukar), dan Sutomo Jabir (Bontang, Kutim, Berau). Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses menyoal tentang kondisi jalan yang rusak, perlu adanya jembatan, drainase, penerangan dan air bersih. Selain itu, persoalan banjir, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang perlu perhatian lebih. Seno Aji berharap agar seluruh aspirasi masyarakat Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat keluar dari persoalannya selama ini. “Agar menjadi perhatian seluruh OPD Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di Tahun 2023 – 2024 mendatang. Hal ini dimasudkan juga agar program kerja khususnya dibindang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efesien dan tepat guna,”harapnya. Selain itu, guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat maka Anggota DPRD sebut Seno Aji meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah agar direvisi atau dicabut. Hal ini disebabkan pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. (hms4)