Abdul Kadir Tappa Hadiri Pembukaan Rakorda Penanggulangan Bencana

Senin, 22 Mei 2023 185
PEMBUKAAN RAKORDA : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan Rakorda PB Provinsi Kaltim tahun 2023, Senin (15/5) malam.
BONTANG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menghadiri pembukaan dan Welcome Party Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) Provinsi Kaltim tahun 2023 kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, Senin (15/5) malam.

Acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Bontang tersebut dihadiri Walikota Bontang Basri Rase, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Ririn Sari Dewi yang mewakili Gubernur Kaltim, dan unsur Forkopimda Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Basri Rase menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar berbagai event atau kegiatan provinsi di Kota Bontang.

“Kalau pak Gubernur mengatakan, apakah Bontang siap menjadi tuan rumah?. Saya juga mengatakan, siap Komandan!,” seru Basri Rase.

Ketika berbicara bencana, lanjutnya, itu menjadi perhatian kita semua. Diperlukan sebuah penguatan SDM termasuk sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan. “Walaupun SDM nya mumpuni dan bersertifkat, tapi kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu juga akan menjadi masalah teknis dilapangan,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dari provinsi maupun daerah agar memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana terhadap BPBD di masing-masing daerah.

Selanjutnya Agus Tianur mengatakan, perlu sinergitas dalam rangka mengatasi masalah-masalah bencana alam dan masalah kemanusiaan, serta perlu adanya koordinasi.

“Pemilihan Kota Bontang ini sungguh luar biasa, karena Bontang memiliki beberapa industri strategis, industri vital nasional yang memang perlu menjadi perhatian serius bagi kita,”sebutnya.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim yang disampaikan Ririn Sari Dewi bahwa diharapkan pelaksanaan kegiatan Rakorda dapat berjalan lancar dan sukses sehingga menghasilkan keputusan terbaik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana di Kaltim.

“Saya berharap kepada seluruh peserta rapat koordinasi, agar dapat benar-benar meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi. Sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama dalam penanggulangan bencana ke arah yang lebih baik. Sehingga tercapai satu pemahaman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kaltim,” kata Gubernur Kaltim.

Dilain pihak, Abdul Kadir Tappa mengapresiasi terhadap kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana yang diadakan di Kota Bontang dengan banyak dihadiri oleh perangkat daerah terkait.

“Acara ini luar biasa, OPD terkait datang semua dari seluruh Kaltim. Jadi itu patut disyukuri, kita hadir disini, acaranya luar biasa  dan semua berpartisipasi. Dan saya berharap dari rakor hari ini dapat diimplementasikan nanti untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” ucap politisi partai Golkar ini. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)