Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
DPRD Kaltim Gelar RDP, Pertanyakan Aset Rumah Sakit Islam Akibat Proyek Terowongan Samarinda
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemprov Kaltim dalam rangka meminta penjelasan terkait aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yakni Rumah Sakit Islam  dan dampak akibat dari proyek pembangunan terowongan Samarinda. Rapat yang digelar di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (25/1/24) tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Muhammad Udin. Hadir dari Pemprov Kaltim Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Kaltim Ujang Rahmad, Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Biro Hukum Setda Kaltim Suparmi, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin dan perangkat daerah terkait. Hasanuddin Mas’ud mengatakan pertemuan hari ini digelar dalam rangka sharing informasi terkait proyek pembangunan terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir yang ramai dibicarakan di media sosial. “Kami juga harus tahu, apakah perlu persetujuan Rumah Sakit Islam atau tidak. Nah ternyata memang kalau aset untuk umum itu tidak perlu izin dari DPRD kalau semua. Tapi kalau ada sebagian artinya aset itu ada yang dilepas. Misalnya satu aset, misalnya nilainya seribu ternyata ada yang dilepas sebagian ini, nah itu perlu persetujuan DPRD, tapi kalau dilepas semua maka tidak perlu, karena itu bukan untuk komersil tapi untuk fasilitas umum,” sebutnya. Ia menambahkan apakah prosedurnya juga memenuhi syarat. Menurutnya, hasil dari pertemuan tersebut ada beberapa hal yang juga perlu dipertanyakandiantaranya apakah proyek tersebut mempunyai amdal dan bagaimana dengan dampak sosial dan lingkungan. “Dan ada dampak terhadap masyarakat, jadi ada dampak sosial dan lingkungan, nah ini yang kita pertanyakan tadi,” ujarnya politisi partai Golkar ini. Kemudian, ia juga mempertanyakan terkait soal hibah yang ternyata belum ada. “Dan hibahnya belum ada itu. Hibah itu didirikan dulu baru bisa dikerjakan. Ini kok dikerjakan dulu, hibahnya belum. Itu yang kami tanyakan juga,” kata Hasanuddin Mas’ud. Menurutnya, ada hal yang inkonstitusional dimana ada hal terkait kerjasama pihak pemprov dengan yayasan yang masih berjalan. “Dalam kontrak disebutkan, nanti kalau dia sudah selesai kontrak harus dikembalikan dalam keadaan baik, nah ini tiba-tiba ada yang kurang,” tandasnya. (hms8)
Selengkapnya
Berita Sekretariat
Sekretariat bersama Tim Renja DPRD Kaltim Bahas Rencana Kerja 2025
admin 30 Januari 2024
0
Lainnya
Hadiri Persemian Gedung Kantor Pemerintahan dan Kesiapan Pemilu 2024 di Mahulu, Ekti Imanuel Siap Perjuangkan Anggaran Pembangunan di Mahulu Lewat APBD Kaltim
Berita Utama 26 Januari 2024
0
UJOH BILANG – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri peresmian Gedung Perkantoran Permanen dan Semi Permanen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan peninjauan kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024. Jumat (26/1) lalu Dalam mendampingi kunjungan kerja Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik ke kabupaten termuda di Benua Etam, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas dukungannya dalam pemerataan pembangunan di Mahulu. “Selamat juga kepada Pemkab Mahulu yang telah memiliki gedung perkantoran yang representatif. Tentu ini mejadi aksi nyata pemerintah dalam mendukung peningkatan infrastruktur di Mahulu,” ujarnya. Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini juga sepakat, bahwa apa yang telah disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berkaitan dengan kolaborasi semua pihak, harus terus didukung. “Termasuk support anggaran dari provinsi, Pj Gubernur meminta Pemkab Mahulu melakukan koordinasi dengan legislatif di provinsi,” sebutnya. Bahkan kata dia, Pj Gubernur meminta dan mendorong agar di APBD-P Kaltim 2024 mengakomodir kebutuhan pembangunan infrastruktur di Mahulu. “Khusus di Mahulu, terkait dengan usulan-usulan yang sudah dikoordinasi bersama Bupati dan Ketua DPRD Mahulu. Tentu kalau ada arahan seperti itu, di APBD Perubahan 2024, saya akan berdiskusi dengan anggota Legislatif Kaltim untuk membahas ini lebih lanjut,” jelas Ekti Adapun kebutuhan utama pembangunan di Mahulu disampaikan Ekti ialah masalah infrastruktur disemua bidang. Termasuk rencana pembangunan bandara di Mahulu. “Untuk merealisasikan hal itu, tentu harus ada komunikasi lebih lanjut antara Pemkab Mahulu dengan DPRD Kaltim. Saya sebagai wakil rakyat dari Dapil Kubar dan Mahulu akan memperjuangkan itu dan menyampaikan aspirasi yang sudah disampaikan,” tegas dia. Sementara itu, usai meninjau kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024, Ekti menyebutkan bahwa persiapan dari KPU Kab. Mahulu sudah terlaksana degan baik. Hanya saja, ada beberapa kebutuhan KPU yang perlu dipenuhi. “Mereka (KPU.red) menyampaikan, saat ini kekurangan roda empat untuk operasional penyebaran logistik ke daerah-daerah di Mahulu, dan Pj Gubernur menyampaikan siap membantu memenuhi itu. Paling tidak meminjami kendaraan yang dibutuhkan KPU Mahulu,” beber Ekti. Untuk diketahui, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Lawatan Pj Gubernur yang didampingi Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Nanang Avianto ke Mahulu dalam rangka peresmian Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan peninjauan kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti Gedung Permanen Kantor Bupati, Sekretariat DPRD dan Bappelitbangda Mahakam Ulu, serta Gedung Semi Permanen Kantor Perangkat Daerah Pemkab Mahakam Ulu, oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik disaksikan Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Uskup Agung Samarinda Mgr Yustinus Harjosusanto, Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda, serta Sekda Kabupaten Mahakam Ulu. (hms6)
Indeks