Hasil Pencarian ""
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri Pembukaan Pertandingan Bola Voli (Zona Kalimantan) Kapolri Cup dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke – 77 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung BSCC Dome Balikpapan, Jumat (4/8). Selain itu, tampak hadir Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel yang juga selaku Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, perwakilan Dispora Kaltim dan para pejabat utama Polda Kaltim. Dalam kesempatan itu Muhammad Samsun mengatakan, kali ini diadakan turnamen Kapolri Cup untuk wilayah V Kalimantan. Menurutnya, acaranya luar biasa dengan diikuti lima provinsi se Kalimantan diantaranya Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltara. “Semua mengirimkan kontingen untuk bertanding dalam rangka mengikuti turnamen voli Kapolri Cup,” sebut politisi PDI Perjuangan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat memicu semangat para pecinta, penghobi dan para atlet voli di Kaltim untuk terus mengembangkan prestasi. Ia juga berharap agar para pemain lokal Kaltim bisa menorehkan prestasi di turnamen Kapolri Cup. “Mudah-mudahan bisa mewakili zona lima atau wilayah lima Kalimantan untuk bertanding di tingkat pusat. Dan sebagai tuan rumah tentunya targetnya juara, dapat menampilkan performa terbaiknya sehingga memenangi turnamen Kapolri Cup ini,” ujarnya. Sementara, Ekti Imanuel mengatakan bahwa PBVSI Kaltim mendukung penuh terhadap gelaran Kapolri Cup, termasuk juga region Kalimantan. “Kita sebelum pertandingan ini ada tiga kali rapat, dari pihak panitia minta kita mensupport terkait dengan teknis. Teknis itu yaitu wasit, hakim garis dan semuanya. Nah ini kita support lah, kita memberikan wasit-wasit yang terbaik untuk kegiatan ini,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi barometer pelaksanaan Pra PON pada September mendatang. “Ini jadi barometer kita juga, karena bulan sembilan, kita sebagai tuan rumah Pra PON untuk zona Kalimantan juga. Artinya, persiapan pelaksanaannya yang kita lihat ini sangat bagus dan tentu ini pembelajaran untuk panitia nanti untuk melakukan hal yang sama,” kata politisi parta Gerindra ini. Ia mengharapkan agar turnamen ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat Kaltim. “ Untuk prestasi, tentu kita berharap akan timbul atlet-atlet yang berprestasi dari zona Kalimantan ini. Tentu kita target lolos ya untuk Pra PON ini, karena dari zona Kalimantan itu nanti satu yang lolos. Mudah-mudahan kita sukses tuan rumah, sukses juga prestasinya,” pungkasnya. (hms8)
Selengkapnya
Berita Utama
Banmus Revisi Agenda Kegiatan DPRD
admin 7 Agustus 2023
0
Seno Aji : Sosialisasikan Kepada Masyarakat, Konsultasi Publik III RUU Perubahan UU No. 3 tahun 2022 Tentang IKN
Berita Utama 4 Agustus 2023
0
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Konsultasi Publik III Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Jumat (4/8). Acara Konsultasi Publik III yang digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI) ini bertujuan untuk menjaring masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rangka mematangkan substansi perubahan UU IKN. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kaltim, perguruan tinggi, akademisi, pemangku kepentingan dan masyrakat. Dalam kesempatan itu, Seno Aji yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim, menyempatkan untuk menyampaikan masukan kepada narasumber. Ia mengatakan, setelah membaca RUU, ada penciutan luas lahan dari 256 ribu hektare menjadi 242 ribu hektare. Menurutnya ini akan berdampak pada masyarakat. “Kami mohon agar bisa disosialisasikan dengan baik dengan masyarakat. Saya sebagai wakil masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ini, mereka seringkali menanyakan masalah hak mereka sebagai pemilik lahan yang tidak punya sertifikat. Jadi kami mohon otorita untuk segera bisa membebaskan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, menaikkan surat mereka dari SHP menjadi sertifikat yang saat ini tidak bisa mereka lakukan,” urai Seno Aji. Kemudian ia juga menyinggung terkait masalah tenaga kerja lokal yang hingga sekarang hanya sekitar 15 sampai 16 persen yang terserap di IKN, sementara tenaga kerja di luar Kalimantan yang lebih banyak di ambil. “Kami ingin adanya proteksi dari otorita terkait hal itu. Kemudian terkait sistem pemerintahan otorita itu bagaimana, nah mungkin bisa dijelaskan di rancangan revisi undang-undang ini,” ujarnya. Menurutnya, banyak masyarakat Kaltim yang tidak mengetahui terhadap perubahan undang-undang tersebut, terutama sekali terhadap tumpang tindih lahan masyarakat. “Begitu banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya, dan mereka ternyata tidak tahu menahu apa itu bank tanah kemudian lahan mana yang sudah diambil pemerintah. Nah ini perlu dijelaskan atau disosialisasikan dengan baik. Dari awal IKN disini memang jarang melakukan sosialisasi sehingga ada banyak kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” kata politisi Partai Gerindra ini. Ia meminta agar sebelum undang-undang disahkan, pihak otorita bersama stake holder terkait harus secepatnya turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat Kaltim. (hms8)