Komisi III Minta Tindak Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Ilegal di Sangasanga

Rabu, 9 Agustus 2023 328
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III terkait masalah penggunaan lokasi bongkar muat batu bara di kelurahan sanga-sanga
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim mendorong penindakan terhadap aktivitas bongkar muat Batu Bara Ilegal di RT 07 Kelurahan Sangasanga Muara, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mereka bahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim pada Selasa (8/08/23). “Iya, kegiatan ini adalah membahas terkait permasalahan penumpukan batubara yang terdapat di lahan masyarakat Sangasanga Muara. Dan batu bara itu sumbernya dari sisa pembersihan ponton yang ada di kapal. Lalu kemudian ini diangkut ke Sangasanga Muara,” ungkap Veridiana Huraq.

Dia mengungkapkan, permasalahannya adalah masyarakat setempat meresahkan terkait kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Lanjut dia, sebenarnya jika menjelaskan dari sisi pertambangan, harusnya ketika mereka membersihkan sisa-sisa muatan batu bara, itu harus mengembalikannya ke ponton. “Namun justru hasil sisa bongkahan batu bara pembersihan tersebut. Masuk ke dalam kapal kecil lalu diangkut dan ditumpuk di lahan masyarakat,” jelasnya.

Sehingga dari sisi inilah masyarakat setempat menilai bahwa aktivitas tersebut ilegal.  Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini juga mengungkapkan akan terus melakukan tindak lanjut terhadap persoalan ini.“Kami akan Fokus terhadap pengaduan masyarakat setempat .Terkait penertiban aktivitas kami mendorong kepada pihak KSOP dan Kepolisian untuk melakukan penindakan. Karena sudah  jelas kegiatan tersebut tidak ada definisinya dalam aktivitas  pertambangan”, tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)
Indeks