Yusuf Mustafa : Usulan Masyarakat Telah Direalisasikan, DPRD Bersama Pemprov Kaltim Berikan Bantuan Alat Mesin Pertanian

28 Desember 2023

SERAHKAN BANTUAN : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ketika menghadiri acara sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat tani Desa Sumber Sari, Kamis (28/12).
BABULU, PENAJAM PASER UTARA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian oleh Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada masyarakat tani Desa Sumber Sari.


Acara yang digelar di Kantor Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (28/12) tersebut juga dihadiri Pj. Bupati PPU Makmur Marbun, Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur, Kepala PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, unsur Forkopimda Kabupaten PPU, pimpinan perangkat daerah PPU, jajaran BPBD PPU dan masyarakat Desa Sumber Sari.

Dalam acara tersebut, Yusuf Mustafa diberi kehormatan oleh Pj. Gubernur Kaltim untuk menyerahkan secara simbolis bantuan alat-alat mesin pertanian kepada masyarakat tani.

Yusuf Mustafa mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen yaitu DPRD Kaltim yang memiliki fungsi pengawasan yang mana usulan-usulan dari masyarakat telah direalisasikan dengan baik.

"Kita sebagai wakil dari masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat, ini kita wujudkan dalam bentuk alat pertanian kepada para petani di desa ini," ujar Yusuf Mustafa ketika diwawancara usai acara.

Politisi partai Golkar ini juga menyampaikan rasa syukur bahwa fungsi pengawasan dapat dijalankan bersama eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kaltim dengan baik. Ia berharap, sinergitas ini dapat terus berjalan baik kedepannya.

"Alhamdulillah, karena ini memang yang kita kawal, sehingga diwujudkan oleh pihak eksekutif pada hari ini," sebut Wakil Ketua Komisi I di DPRD Kaltim ini.

Sementara, Pj. Gubernur Akmal Malik mengatakan, permasalahan kedepan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan dan Kaltim harus mempersiapkan akan hal itu sejak dini.

“Maka tidak ada pilihan seluruh infrastruktur ketahanan pangan, bahkan upaya antisipasi bencana pangan harus lebih optimal dilakukan lintas sektor,” katanya.

Seperti saat ini ungkapnya, BPBD yang biasa hanya mengurusi bencana seperti banjir juga ikut campur melibatkan diri menangani persoalan pangan akibat dampak dari bencana.

“Ini yang saya katakan orkestrasi yang luar biasa dari segenap OPD kita, baik provinsi, DPRD, kabupaten dan juga Forkopimdanya,”sebutnya.

Ia berharap, terhadap perhatian yang tinggi dari pemerintah provinsi dan DPRD provinsi dapat memicu semangat dari masyarakat tani yang ada di PPU.

“Kepada masyarakat, kenapa saya minta DPRD untuk memberikan bantuan secara simbolis, agar mareka tahu bahwa wakil-wakil rakyat lah yang memperjuangkan mereka untuk mendapatkan fasilitas ini. Kami (Pemprov Kaltim) mengeksekusi saja,” ungkapnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks