Yusuf Mustafa : Usulan Masyarakat Telah Direalisasikan, DPRD Bersama Pemprov Kaltim Berikan Bantuan Alat Mesin Pertanian

Kamis, 28 Desember 2023 124
SERAHKAN BANTUAN : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ketika menghadiri acara sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat tani Desa Sumber Sari, Kamis (28/12).
BABULU, PENAJAM PASER UTARA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian oleh Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada masyarakat tani Desa Sumber Sari.


Acara yang digelar di Kantor Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (28/12) tersebut juga dihadiri Pj. Bupati PPU Makmur Marbun, Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur, Kepala PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, unsur Forkopimda Kabupaten PPU, pimpinan perangkat daerah PPU, jajaran BPBD PPU dan masyarakat Desa Sumber Sari.

Dalam acara tersebut, Yusuf Mustafa diberi kehormatan oleh Pj. Gubernur Kaltim untuk menyerahkan secara simbolis bantuan alat-alat mesin pertanian kepada masyarakat tani.

Yusuf Mustafa mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen yaitu DPRD Kaltim yang memiliki fungsi pengawasan yang mana usulan-usulan dari masyarakat telah direalisasikan dengan baik.

"Kita sebagai wakil dari masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat, ini kita wujudkan dalam bentuk alat pertanian kepada para petani di desa ini," ujar Yusuf Mustafa ketika diwawancara usai acara.

Politisi partai Golkar ini juga menyampaikan rasa syukur bahwa fungsi pengawasan dapat dijalankan bersama eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kaltim dengan baik. Ia berharap, sinergitas ini dapat terus berjalan baik kedepannya.

"Alhamdulillah, karena ini memang yang kita kawal, sehingga diwujudkan oleh pihak eksekutif pada hari ini," sebut Wakil Ketua Komisi I di DPRD Kaltim ini.

Sementara, Pj. Gubernur Akmal Malik mengatakan, permasalahan kedepan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan dan Kaltim harus mempersiapkan akan hal itu sejak dini.

“Maka tidak ada pilihan seluruh infrastruktur ketahanan pangan, bahkan upaya antisipasi bencana pangan harus lebih optimal dilakukan lintas sektor,” katanya.

Seperti saat ini ungkapnya, BPBD yang biasa hanya mengurusi bencana seperti banjir juga ikut campur melibatkan diri menangani persoalan pangan akibat dampak dari bencana.

“Ini yang saya katakan orkestrasi yang luar biasa dari segenap OPD kita, baik provinsi, DPRD, kabupaten dan juga Forkopimdanya,”sebutnya.

Ia berharap, terhadap perhatian yang tinggi dari pemerintah provinsi dan DPRD provinsi dapat memicu semangat dari masyarakat tani yang ada di PPU.

“Kepada masyarakat, kenapa saya minta DPRD untuk memberikan bantuan secara simbolis, agar mareka tahu bahwa wakil-wakil rakyat lah yang memperjuangkan mereka untuk mendapatkan fasilitas ini. Kami (Pemprov Kaltim) mengeksekusi saja,” ungkapnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)