Dukung Sispam Kota Sebagai Fondasi Stabilitas Kamtibmas

Jumat, 31 Oktober 2025 111
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat pagi (31/10/2025).

SAMARINDA - Langkah strategis Polda Kalimantan Timur dalam menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat pagi (31/10/2025).

 

Simulasi ini dirancang untuk menguji kesiapsiagaan operasional satuan fungsi dalam menghadapi potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), mulai dari kemacetan, aksi unjuk rasa, hingga ancaman perusakan fasilitas umum. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai stakeholder lintas sektor.

 

Fuad Fakhruddin menegaskan bahwa simulasi ini bukan sekadar latihan teknis, melainkan bentuk nyata dari komitmen aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kalimantan Timur.

 

“Simulasi Sispam Kota ini adalah langkah proaktif yang sangat vital. Kesiapsiagaan personel dan koordinasi lintas instansi adalah kunci utama untuk menjamin rasa aman masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah,” ujar Fuad.

 

Ia menambahkan, kehadirannya mewakili lembaga legislatif adalah simbol dukungan terhadap aparat keamanan yang terus berupaya menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus dijaga dan diperkuat agar respons terhadap situasi kontinjensi berjalan efektif dan berkesinambungan.

 

“Kami dari DPRD Kaltim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Kaltim. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menguji dan menyempurnakan sistem pengamanan kota. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan hasil simulasi sebagai bahan evaluasi konkret untuk penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan kapasitas personel di lapangan.

 

“Sispam Kota bukan hanya tentang kemampuan Polri, tapi tentang kekuatan kolaborasi. Ini adalah wujud nyata sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan peningkatan kemampuan ini, kami yakin ‘Bumi Etam’ akan tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan layak investasi,” tutup Fuad. (adv/hms/ggy)

TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.