Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) bersama akademisi dan LSM, Senin (03/11/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu yang menegaskan pentingnya masukan dari berbagai pihak agar Ranperda ini benar-benar menjawab persoalan lingkungan di Kaltim.
Prof. Muhdar dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyoroti belum adanya peta dasar pencemaran lingkungan dalam Ranperda. “Ancaman bagi Kalimantan Timur bersifat spesifik, seperti di wilayah Muara Berau, namun belum ada pemetaan pencemarannya dalam pasal-pasal,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya pemisahan tegas antara aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Dekan Fakultas Perikanan Unmul, Mustakin, menilai Ranperda harus menguatkan aspek konservasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Sementara Rosmini, Dekan Fakultas Hukum Unmul, menyebut penyusunan naskah akademik dilakukan cepat karena urgensi masalah lingkungan. “Kondisi lingkungan harus segera diperbaiki, dan sanksi administratif perlu diperkuat,” katanya.
Perwakilan LSM Bumi, Yustinus, menyoroti kurangnya karakter khas Kalimantan Timur dalam Ranperda. “Sumber air kita dari Mahakam, tidak bijak jika justru mencemari sumber kehidupan sendiri. Kearifan lokal harus diterjemahkan dalam kebijakan,” ujarnya. Dari Dinas Lingkungan Hidup, Budi menambahkan bahwa beberapa pasal sudah cukup kuat, termasuk pengawasan dan sanksi denda bagi pelanggaran lingkungan.
Menutup rapat, Baharuddin Demmu menegaskan bahwa semua masukan akan dibahas dalam rapat finalisasi bersama DLH dan tim penyusun naskah akademik. “Harapannya, Perda ini menjadi aturan yang benar-benar menggigit, bukan sekadar pelengkap administrasi,” pungkasnya. (adv/hms7)
