Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Balikpapan

Sabtu, 7 Januari 2023 96
APRESIASI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Sekretaris DPRD Kaltim saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyiah Kota Balikpapan, di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (7/1/2023)
BALIKPAPAN -  Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musyda) Muhammadiyah dan Aisyiah Kota Balikpapan, di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (7/1/2023).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musyda tersebut sebagai bentuk regenerasi kepengurusan organisasi, sehingga organisasi dapat terus berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah

Selai itu, Sigit menyambut baik silaturrahmi sebagai wujud kesinambungan organisasi, sehingga mampu terus berkiprah untuk kemaslahatan umat. Sebagai organisasi strategis, ia menuturkan agar Muhammadiyah dan Aisyiyah hendaknya mampu senantiasa fokus dan berkhidmat dalam gerakan dakwah sosial, bidang keagamaan, keperempuanan, kemasyarakatan dan pendidikan.

Sejalan dengan itu, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Ketua DPW PAN ini mengajak, Muhammadiyah dan Aisyiyah serta seluruh organisasi kemasyarakatan untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi bersama dalam rangka mempersiapkan dan memberdayakan SDM khususnya Kalimantan Timur. “Agar dapat mengaktualisasikan diri dalam pembangunan, menjadi pelaku aktif pembangunan dan bukan hanya penonton di rumah sendiri," ujarnya.

Sigit juga berharap, kader-kader yang kreatif dapat ikut ambil bagian, dalam upaya pemberdayaan kaum masyarakat dalam pembangunan. Di antaranya mendorong pemerataan pendidikan dan juga peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang akan berkontribusi bagi perekonomian daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Balikpapan. Dengan harapan Musda ini akan menghasilkan kepengurusan baru yang dapat membawa  organisasi ini yang semakin solid,” ucap dia.

Turut hadir dalam Musyda ini Asisten I kota Balikpapan Zulkifli mewakili Wali Kota Balikpapan, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Siswanto Sunandar, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan Muhammad Hendro, Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Balikpapan Nur Asmadhani, Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Balikpapan, serta para peserta Musda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks