Tes Urine, Solusi Baru Deteksi Kanker Serviks Tanpa Ganggu Privasi

Kamis, 15 Mei 2025 178
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra.
SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, menyoroti tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia dan mendorong penerapan inovasi metode skrining yang lebih ramah terhadap privasi perempuan.

Salah satu terobosan yang ia dorong adalah Dinas Kesehatan Kaltim penggunaan tes urine sebagai metode deteksi dini terhadap Human Papilloma Virus (HPV), penyebab utama kanker serviks.

“Angka kematian untuk kanker serviks ini mencapai hampir 50 persen. Dari 36.633 penderita tiap tahun, sekitar 18 ribu meninggal. Ini angka yang sangat memprihatinkan,” ujar Andi Satya.

Menurut politisi muda yang juga dokter spesialis kandungan ini, salah satu akar persoalan rendahnya angka deteksi dini kanker serviks adalah metode pemeriksaan konvensional yang masih dianggap tidak nyaman bagi banyak perempuan.

Metode tersebut biasanya dilakukan dengan alat spekulum atau cocor bebek untuk mengambil sampel langsung dari leher rahim. Prosedur ini kerap dianggap mengganggu privasi, terutama bagi perempuan yang belum menikah.

“Banyak perempuan, apalagi yang belum menikah, merasa malu atau tidak nyaman diperiksa dengan metode lama. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak melakukan skrining sama sekali,” jelasnya.

Sebagai solusi, Andi mendorong adopsi metode deteksi melalui urine yang kini mulai diperkenalkan sebagai opsi yang lebih praktis, tidak invasif, dan bisa dilakukan sendiri di rumah.

“Tes urine ini tergolong mudah dan praktis. Perempuan hanya perlu buang air kecil, tampung urinenya dalam botol khusus, lalu diperiksa dengan alat yang bisa mendeteksi HPV. Tidak perlu tenaga medis, tidak mengganggu privasi, dan hasilnya cepat keluar,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan berbasis urine ini juga dapat memperluas cakupan skrining nasional, karena tidak membutuhkan infrastruktur klinis yang rumit. Dengan demikian, upaya deteksi dini bisa menjangkau lebih banyak perempuan, termasuk di daerah pedesaan dan pelosok yang minim fasilitas kesehatan.

“Pemeriksaan ini sangat potensial untuk diterapkan secara massal, terutama dalam program kesehatan berbasis komunitas. Ini revolusioner, dan bisa menyelamatkan banyak nyawa jika diadopsi secara luas,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif, Andi berharap stigma terhadap pemeriksaan kanker serviks bisa berkurang. Karena, seperti yang ia tekankan.

“Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Jika kita ingin masyarakat yang kuat, maka perempuannya harus sehat terlebih dulu.,” paparnya. (hms/7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Tata Kelola Kelembagaan, Banmus DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta
Berita Utama 30 September 2025
0
JAKARTA — Dalam upaya memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas penyusunan agenda kerja, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/09).    Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penjadwalan kegiatan dewan serta menggali masukan terkait sinkronisasi agenda antar alat kelengkapan dewan.   Rombongan Banmus DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi anggota Banmus Sigit Wibowo, Andi Satya Adi Saputra, dan Abdul Rahman Agus. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.   Dalam pertemuan tersebut, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungan ini difokuskan untuk mempelajari pola penyusunan jadwal kegiatan yang diterapkan DPRD DKI Jakarta.   “Kami ingin mempelajari pola yang diterapkan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan jadwal agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan, sekaligus memahami mekanisme secara komprehensif dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya,” ujarnya.   Selain itu, Banmus DPRD Kaltim juga ingin mengetahui pembagian jadwal antar alat kelengkapan dewan, mekanisme pembentukan pansus, hingga pola pelaksanaan serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD.   Dalam kesempatan ini, sejumlah isu turut dibahas, mulai dari mekanisme berbagi informasi antar AKD, kendala sinkronisasi agenda, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan Banmus di DKI Jakarta.   Rombongan Banmus juga meminta masukan mengenai cara mengatur jadwal kegiatan DPRD agar tidak berbenturan, serta menyinggung koordinasi antara jadwal pembahasan APBD, proses Musrenbang, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.   Melalui kunjungan ini, Banmus DPRD Kaltim berharap dapat membawa pulang referensi dan praktik terbaik dari DPRD DKI Jakarta yang dapat diterapkan di DPRD Kaltim.    “Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan memastikan setiap agenda DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(hms9)