SAMARINDA. Pasca ditandatangani MoU, antara gabungan mahasiswa Aliansi Mahakam dengan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK atas 3 poin tuntutan mahasiswa saat aksi damai di depan kantor DPRD Kaltim, Senin kemarin, surat MoU tersebut akan segera dikirim ke DPR RI.
Tiga tuntutan mahasiswa adalah menolak dan membatalkan kenaikan BBM, menolak dan membatalkan kenaikan PPN serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kaltim HM Ramadhan memastikan, surat MoU tersebut akan segera dikirim.
“Segera. Kalau beliau (Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK,red) bilang segera, ya artinya segera. Mungkin besok, bisa langsung kita kirim,” ucapnya, ditemui usai mendampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menemui massa aksi Aliansi Mahakam, Senin sore kemarin.
Terkait dengan aksi damai yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa tersebut, HM Ramadhan menyebut hal itu adalah sesuatu yang tidak dilarang, karena menjadi hak masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat.
Dari DPRD Kaltim, kata dia, juga memberikan apresiasi dan dukungan atas aksi mahasiswa tersebut, yang dituangkan dalam penandatanganan bersama dalam surat kesepakatan antara DPRD Kaltim yang diwakili oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan Aliansi Mahakam.
“Bagus saja. Artinya, aksi hari ini sangat persuasif dan tadi sudah diselesaikan bersama-sama pimpinan DPRD bersepakat
untuk menyatakan sikap,” katanya.
Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya aksi mahasiswa kepada kantor DPRD Kaltim, HM Ramadhan menyebut dirinya belum sempat untuk memastikan. “Belum sempat saya lihat lagi, mungkin setelah ini,” tutupnya. (Adv/hms7)
Tiga tuntutan mahasiswa adalah menolak dan membatalkan kenaikan BBM, menolak dan membatalkan kenaikan PPN serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kaltim HM Ramadhan memastikan, surat MoU tersebut akan segera dikirim.
“Segera. Kalau beliau (Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK,red) bilang segera, ya artinya segera. Mungkin besok, bisa langsung kita kirim,” ucapnya, ditemui usai mendampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menemui massa aksi Aliansi Mahakam, Senin sore kemarin.
Terkait dengan aksi damai yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa tersebut, HM Ramadhan menyebut hal itu adalah sesuatu yang tidak dilarang, karena menjadi hak masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat.
Dari DPRD Kaltim, kata dia, juga memberikan apresiasi dan dukungan atas aksi mahasiswa tersebut, yang dituangkan dalam penandatanganan bersama dalam surat kesepakatan antara DPRD Kaltim yang diwakili oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan Aliansi Mahakam.
“Bagus saja. Artinya, aksi hari ini sangat persuasif dan tadi sudah diselesaikan bersama-sama pimpinan DPRD bersepakat
untuk menyatakan sikap,” katanya.
Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya aksi mahasiswa kepada kantor DPRD Kaltim, HM Ramadhan menyebut dirinya belum sempat untuk memastikan. “Belum sempat saya lihat lagi, mungkin setelah ini,” tutupnya. (Adv/hms7)
