Sekretariat DPRD Kaltim Ikuti Rakernis Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045

8 November 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) "Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kalimantan Timur", di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (7/11/24).
SAMARINDA - Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) "Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kalimantan Timur" gagasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Mewakili pimpinan, hadir Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kaltim Yustina Indrayanti didampingi Administrasi Data Pengelola Kepegawaian Sekretariat DPRD Kaltim Agus Herianto pada kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (7/11/24).

Rakernis yang digelar dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Timur yang sistematik, komprehensif dan terintegrasi oleh BPSDM Prov.Kaltim ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten diantaranya  BKD Prov.Kaltim dan Widyaiswara BPSDM Prov.Kaltim.

Dengan pemaparan materi Pentingnya Pengembangan Kompetensi untuk Meningkatkan IP ASN di Kaltim dan Sosialisasi Juknis Peraturan Gubernur Kaltin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Kalimantan Timur. Peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim ini semangat dan antusias menyimak dua sesi pemaparan yang diberikan.

Kepala BPSDM Prov.Kaltim Nina Dewi dalam kesempatannya memberikan sambutan berkata kaitannya untuk mewujudkan profesionalitas ASN melalui kolaborasi dan kesadaran beberapa langkah strategis dapat diambil diantaranya pertama ialah melalui peningkatan kesadaran diri dari ASN yang seyogyanya menyadari pentingnya peran mereka dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Kampanye internal dan pelatihan yang menekankan pada etika profesional dan tanggung jawab individu sangat diperlukan.

Kedua, melalui kolaborasi dengan mendorong kerjasama antar unit organisasi. Lalu yang ketiga ialah dengan pengembangan berkelanjutan melalui program pelatihan yang berkesinambungan  membantu ASN terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.

"Kita semua menyadari bahwa Sumber Daya Manusia yang unggul adalah kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan efektif. Tentu saja ini menjadi pondasi penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan, terutama dalam upaya kita menuju Indonesia Emas 2045," ucap Nina Dewi Kepala BPSDM Kaltim.

Menurutnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan aset berharga bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu disampaikan Nina, BPSDM Kaltim memiliki peran yang sangat vital dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang dapat meningkatkan  kompetensi dan kualitas SDM di Kalimantan Timur.

Sebagai wujud komitmennya, beberapa  pengembangan kompetensi telah diusulkan oleh BPSDM Kaltim disampaikan Nina diantaranya meliputi pengembangan kompetensi public speaking and effective communication skills training, pelatihan pelayanan publik berbasis IT, Bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah, pelatihan manajemen resiko, pelatihan pengelolaan arsip dinamis, pelatihan bendaharawan, pelatihan keprotokolan, pelatihan bantuan hidup dasar, diklat pekerja sosial anak bermasalah hukum, dan diklat terapi sosial.

"Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja kita. Dengan semangat yang tinggi kita akan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel," ajaknya seraya menutup sambutannya.

Lebih lanjut, kegiatan Rakernis ini akan dirangkai dengan Orientasi Lapangan ke Badan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 November 2024. (Hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Husin Djufri Dorong Optimalisasi Potensi Ekonomi di Wilayah Pesisir
admin 13 November 2024
0
SAMARINDA – Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut dan pantai memiliki potensi ekonomi cukup besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Husin Djufri belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah. “wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati yang mempunyai peran dan fungsi sosio-ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Husin. Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu. Tak hanya itu, dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya. Maka hal ini daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya, sehingga regulasi pemanfaatannya sangat dibutuhkan. “Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” urainya. Politis PPP ini berharap masyarakat yang bermukim di daerah pesisir tak lagi menempati wilayah strata ekonomi  yang lebih rendah dibanding masyarakat yang bermukim di darat. Sehingga paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus segera diakhiri. “Langkah awal salah satunya, mulai dari pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga pengembangan pembangunan di pesisir lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” pungkasnya. (adv/hms6)