Sarana Prasarana Sekolah Tidak Merata, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Minta Pj Gubernur Evaluasi Program Kerja Bidang Pendidikan

17 November 2023

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang pada Rapat Paripurna Ke-41 DPRD Kaltim Tahun 2023
SAMARINDA – “Katanya IKN ada di Kalimantan Timur?. Tapi bagaimana Sumber Daya Manusia kita bisa bersaing, ketika Ibu Kota Negara itu ada disini, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata,”.

Seperti itulah aspirasi yang dikemukakan secara langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Veridiana Huraq Wang kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik pada Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kaltim di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/11/23) lalu.

Veridiana yang diusung dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini dengan tegas menyampaikan kepada Penjabat Kepala Daerah Kaltim perihal minimnya pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan khususnya pada Sekolah Menegah di daerah pemilihannya. 

“Anggaran wajib Pendidikan kita 20% dari APBD, kalau melihat APBD Kalimantan Timur 20 triliun berarti ada 4 triliun yang ada di Dinas Pendidikan. Seyogyanya anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tetapi faktanya hari ini ada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih minim, terutama yang ada di daerah pedalaman,  pinggiran, dan daerah tertinggal,” terangnya.

Mengacu pada hal tersebut, Ia kemudian meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik agar segera mengevaluasi program-program kerja di bidang Pendidikan. Sehingga terwujudlah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional antara daerah perkotaan, daerah pinggiran dan daerah pedalaman di Benua Etam.

“Mohon kiranya juga dievaluasi untuk kinerja-kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota Pak. Khususnya untuk Sekolah Menengah yang menjadi kewenangan dari Pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya menambahkan.

Pentingnya pendidikan untuk masyarakat Kalimantan Timur menjadi poin daripada aspirasi yang disampaikan Veridiana. Lantaran itulah yang membekali Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur agar mampu bersaing dan siap menyambut IKN. (adv/hms11).
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ikuti Apel Gelar Pasukan, Akhmed Reza: Ungkapkan Limnas Garda Terdepan Pengamanan Pemilu 2024
admin 30 November 2023
0
BALIKPAPAN.  Mewakili Pimpinan, Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi mengikuti Apel Gelar Pasukan Penyerahan Bawah Kendali Operasi (BKO) Anggota Satlimnas Se-Kalimantan Timur Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis (30/11). Reza mengatakan Satlimnas dan Kepolisian merupakan bagian terintegrasi dari aparat keamanan dan ketertiban. Sehingga kedua lembaga aparatur keamanan ini memiliki peran penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi melalui pengamanan dan penertiban proses pemilihan umum 2024 mendatang. Turut mendampingi pemeriksaan pasukan, Reza melihat kesiapsiagaan personel jelang pemilu 2024. Ia sangat mengapreasi dan mengungkapkan bahwa DPRD Kalimatan Timur mendukung penuh, pelaksanaan Pemilu 2024 di benua etam berjalan khidmat dengan menjaga persatuan dan kekompakan. “Kita sebagai anggota legislatif hanya memonitor, yang jelas kami memberikan dukungan dalam rangka menjelang pemilu. Harus kompak dan Bersatu” ujar Reza saat di temui usai mengikuti apel gelar pasukan. Ia pun berharap, Pemilu 2024 dapat berlangsung kondusif. Dengan saling kompak dalam mendukung serta mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai. “Pada 14 Februari 2024 ini pemerintah telah menjadikan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional. Untuk itu, menghimbau Masyarakat semua agar hadir menyumbangkan hak suara di TPS masing-masing,” tandasnya. Wakil Kepolisian Daerah Kaltim Brigjen Polisi Mujiyono mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Pj Gubernur Kaltim yang telah menyerahkan BKO Satlinmas dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan daerah, termasuk Kapolres Kukar, Dandim 0906/Kukar, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kukar, dan sejumlah pejabat Satpol PP dari berbagai kabupaten/kota di provinsi kaltim. (HMS10).