Sapto Setyo Pramono Hadiri Upacara Hantaru ke-63

Senin, 25 September 2023 79
Sapto Setyo Pramono saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Ke- 63
SAMARINDA. Mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Ke- 63, di Halaman Kantor Wilayah BPN Kaltim, Senin (25/09).

Kegiatan yang mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, jajaran Forkopimda.

Isran Noor dalam sambutannya mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR-BPN selama ini berhasil berkat dukungan dan kolaborasi yang baik antara pihak yang terlibat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sudah terdapat 10 kabupaten/kota di Indonesia sebagai kabupaten/kota lengkap, salah satunya Kota Bontang di Kaltim.

“Dalam menyukseskan program PTSL, saya mengajak Kepala Daerah untuk membantu masyarakat membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)”.
Selain itu Kementerian ATR/BPN mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali dan diskriminasi agar umat beragama dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan konstitusi.

Kementerian ATR/BPN juga terus memberikan dukungan terhadap IKN, “Dari 12 paket pengadaan tanah yang harus di selesaikan, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 7 paket pengadaan tanah,” imbuhnya.

Setelah melakukan Upacara Peringatan Hantaru ke 63, Gubernur Isran Noor menyerahkan sertifikat Badan Milik Negara (BMN), penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta menyematkan pin emas kepada pegawai yang memasuki masa purna tugas.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)