Sapto Setyo Pramono Hadiri Upacara Hantaru ke-63

Senin, 25 September 2023 107
Sapto Setyo Pramono saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Ke- 63
SAMARINDA. Mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Ke- 63, di Halaman Kantor Wilayah BPN Kaltim, Senin (25/09).

Kegiatan yang mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, jajaran Forkopimda.

Isran Noor dalam sambutannya mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR-BPN selama ini berhasil berkat dukungan dan kolaborasi yang baik antara pihak yang terlibat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sudah terdapat 10 kabupaten/kota di Indonesia sebagai kabupaten/kota lengkap, salah satunya Kota Bontang di Kaltim.

“Dalam menyukseskan program PTSL, saya mengajak Kepala Daerah untuk membantu masyarakat membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)”.
Selain itu Kementerian ATR/BPN mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali dan diskriminasi agar umat beragama dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan konstitusi.

Kementerian ATR/BPN juga terus memberikan dukungan terhadap IKN, “Dari 12 paket pengadaan tanah yang harus di selesaikan, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 7 paket pengadaan tanah,” imbuhnya.

Setelah melakukan Upacara Peringatan Hantaru ke 63, Gubernur Isran Noor menyerahkan sertifikat Badan Milik Negara (BMN), penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta menyematkan pin emas kepada pegawai yang memasuki masa purna tugas.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)
Indeks