Samsun : Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Jumat, 24 Desember 2021 101
HADIRI ACARA : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Mahakam 2021 yang digelar di Lapangan Merdeka Balikpapan, Kamis (23/12).
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Mahakam 2021 dengan mengusung tema “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2021 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022” yang digelar di Lapangan Merdeka Balikpapan, Kamis (23/12).

Dalam apel tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor selaku inspektur upacara melakukan peninjauan terhadap tiap personel, mulai dari personel TNI, Polri, Basarnas hingga BPBD. Dan pada penyampaian amanat upacara itu Gubernur Kaltim membacakan Instruksi Mendagri Nomor 66 tahun 2021.

Isran Noor memberikan apresiasi kepada Polda Kaltim yang menggagas kegiatan ini dalam rangka operasi kepolisian terpusat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang dan pasca libur Hari Natal dan Tahun Baru 2022, juga terkait koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19, serta percepatan vaksinasi. Terutama kewaspadaan akan masuknya varian baru Omicron.

"Meski Covid cenderung melandai, namun masyarakat, pemerintah dan aparat terkait harus waspada. Sehingga penyebaran dan penularan tidak terjadi, serta waspada Omicorn" ujarnya.

Senada dengan hal itu, Muhammad Samsun mendukung sepenuhnya tindakan preventif yang dilakukan oleh TNI dan Polri demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kesehatan bagi masyarakat.

“Kita mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ada untuk kesehatan dan keamanan dan ketertiban kita bersama,” sebut Samsun saat diwawancara usai acara.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap masyarakat Kaltim agar selalu taat dan disiplin melaksanakan aturan yang ada. ”Mari bersama-sama kita menjelang perayaan natal dan tahun baru tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar dan TAPD Kaltim Bahas Bersama Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 9 September 2025
0
BALIKPAPAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Balikpapan, Selasa (9/9/2025), guna membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim, yakni Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M Darlis Pattalongi, M Samsun, Husin Djufri, Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya'diah. Dari pihak eksekutif, hadir jajaran TAPD Kaltim, termasuk Asisten I Setdaprov Ujang Rachmat, Kepala Bappeda Yusliando, Kepala Biro Kesra Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Ismiati, Kepala BPKAD A Muzzakir, Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, dan sejumlah kepala OPD lainnya.  Dalam pembukaan rapat, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya evaluasi terhadap realisasi semester I APBD 2025 sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS. “Kami ingin memastikan bahwa proyeksi enam bulan ke depan benar-benar realistis dan mencerminkan kondisi fiskal daerah secara akurat,” ujar Ekti. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam penyusunan pendapatan daerah. “Pendapatan harus dihitung secara cermat, jangan sampai kita menyusun anggaran berdasarkan asumsi yang tidak kuat,” tegasnya. Banggar DPRD Kaltim meminta TAPD menyampaikan data rinci terkait capaian belanja dan pendapatan semester I, serta penyesuaian target yang akan dilakukan. Banggar juga menegaskan akan mengawal proses ini secara maksimal. Rapat berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota Banggar menyampaikan pandangan kritis terhadap alokasi anggaran di sektor strategis, termasuk infrastruktur, dan layanan publik. DPRD menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. (Hms4)