Samsun : Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

24 Desember 2021

HADIRI ACARA : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Mahakam 2021 yang digelar di Lapangan Merdeka Balikpapan, Kamis (23/12).
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Mahakam 2021 dengan mengusung tema “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2021 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022” yang digelar di Lapangan Merdeka Balikpapan, Kamis (23/12).

Dalam apel tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor selaku inspektur upacara melakukan peninjauan terhadap tiap personel, mulai dari personel TNI, Polri, Basarnas hingga BPBD. Dan pada penyampaian amanat upacara itu Gubernur Kaltim membacakan Instruksi Mendagri Nomor 66 tahun 2021.

Isran Noor memberikan apresiasi kepada Polda Kaltim yang menggagas kegiatan ini dalam rangka operasi kepolisian terpusat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang dan pasca libur Hari Natal dan Tahun Baru 2022, juga terkait koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19, serta percepatan vaksinasi. Terutama kewaspadaan akan masuknya varian baru Omicron.

"Meski Covid cenderung melandai, namun masyarakat, pemerintah dan aparat terkait harus waspada. Sehingga penyebaran dan penularan tidak terjadi, serta waspada Omicorn" ujarnya.

Senada dengan hal itu, Muhammad Samsun mendukung sepenuhnya tindakan preventif yang dilakukan oleh TNI dan Polri demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kesehatan bagi masyarakat.

“Kita mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ada untuk kesehatan dan keamanan dan ketertiban kita bersama,” sebut Samsun saat diwawancara usai acara.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap masyarakat Kaltim agar selalu taat dan disiplin melaksanakan aturan yang ada. ”Mari bersama-sama kita menjelang perayaan natal dan tahun baru tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Wakil Rakyat Kubar Berkunjung Ke Karang Paci
admin 21 Januari 2022
0
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pembahasan bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Kubar diruang rapat gedung E lantai 1, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin Ridwai selaku Ketua DPRD Kubar diterima langsung Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Tenaga Ahli Eko Priyo Utomo dan beberapa pejabat struktural. Dikatakan Ridwai, banyak kegiatan yang belum terakomodir di APBD Kabupaten. Kubar masih memiliki persoalan terkait infrastruktur jalan dan ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi. Belum lagi dengan kelanjutan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal jembatan di sungai Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. “Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter lebih yang mangkrak sejak 2015 itu terus menjadi perbincangan warga Kubar,” ujar Ridwai. Menanggapi hal tesebut, Ekti Imanuel mengatakan, terkait proyek jalan Samarinda – Kubar, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pusat. Di tahun 2021 sebenarnya anggaran sudah masuk. Ada tiga segmen MYC yaitu dari simpang Kota Bangun – Resak, kemudian Resak – Damai dan dari simpang Kalteng dan arah perbatasan. “Dan memang yang tidak jalan samasekali ya segmen Kota bangun ini, dan ini sudah banyak disuarakan. Dan informasinya kontraktor yang mengerjakannya adalalah kontarktor dari luar pulau sehingga mereka kurang memahami medannya,” ungkap Ekti. Kemudian terkait dengan jembatan ATJ, lanjut Ekti, ada kesulitan untuk diambil alih dikarenakan dari tempat induknya di Kubar tidak dijalankan. Proses bankeu provinsi tidak mengatur apakah kewenangan provinsi, kewenangan pusat atau kewenangan daerah, namun sertifikat ada sehingga bantuan bisa masuk. “harapan kita, melalui anggota DPRD Kubar bisa mendorong pemkab Kubar menyelesaikan kasus mereka. Karena secara kepatutan kita menghargai pemkab kenapa belum dilaksanakan,” tandasnya. (adv/hms8)