Sah, Hasanuddin Mas’ud Duduki Posisi Ketua DPRD Kaltim

Senin, 12 September 2022 2098
Rapat Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda pelantikan Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2022 – 2024, Senin (9/12).
SAMARINDA. Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud resmi duduki posisi Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019 – 2024 menggantikan ketua sebelumnya Makmur HAPK.

Peresmian tersebut setelah Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nyoman Gede Wirya memimpin pengambilan sumpah/janji peresmian – pengangkatan Ketua DPRD Kaltim pada rapat paripurna ke-36, Senin (9/12).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Ketua DPRD kabupaten/kota, dan undangan lainnya.

Sigit Wibowo menuturkan dasar pelaksanaan paripurna ini adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 161.64-5129 Tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud.

Sigit mengaku pihaknya hanya menjalankan SK dari Mendagri dan terkait putusan Pengadilan Negeri Samarinda pihanya menghormati dan masih pada proses banding dan seterusnya sampai pada putusan inkrah.

“DPRD hanya cuma menjalankan tupoksi saja. Menjalankan keputusan menteri dalam negeri, adapun proses hukum silahkan saja berjalan. Kalau nantinya perkembangannya ternyata memenangkan pihak Pak Makmur dan bersurat ke Mendagri dan apapun putusan Mendagri kita (DPRD Kaltim) akan jalankan kembali,” katanya.

Pihaknya berharap agar setelah ini seluruh komponen tetap fokus kepada kinerja dan melaksanakan tugas dan kewajibannya terkhusus dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Kaltim sebelumnya yakni Makmur HAPK.

“Terimakasih kepada Pak Makmur, insya Allah kami akan melanjutkan,” ucapnya.

Selanjutnya, program yang akan dilakukan adalah membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan DPRD Kaltim. Hubungan sebagai mitra kerja dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan tupoksi DPRD legislasi, anggaran dan pengawasan tentu sesuai dengan apa yang dibacakan oleh sumpah tadi akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing, tentu akan kami perjuangkan,” pungkasnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banjir Kepung Samarinda, DPRD Kaltim Minta Pemprov Turun Tangan
Berita Utama 15 Mei 2025
0
SAMARINDA. Banjir kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Samarinda termasuk di daerah Loa janan ilir. Tak hanya merendam permukiman, genangan juga memutus akses jalan utama seperti di kawasan HM Rifadin, hingga menyebabkan kemacetan panjang dan kebutuhan pembukaan dapur umum di beberapa titik. DPRD Kalimantan Timur pun angkat bicara, mendesak pemerintah provinsi segera turun tangan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, minta Pemprov Kaltim turun tangan membantu, karena banjir sejak Senin siang (12/5/2025) sampai hari Selasa, nyaris melanda seluruh wilayah Samarinda. “Ini kan banjir nih, hampir seluruhnya kena, Bahkan di pinggiran juga terdampak. Ada jalan yang sampai putus di HM Rifadin, jadi akses timbul kemacetan panjang. Sampai sekarang pun masih macet, dapur umum masih aktif di beberapa lokasi seperti Loa Janan. Itu salah satu yang terparah,” ujar Darlis. Darlis menilai kondisi ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, melainkan kombinasi berbagai faktor, termasuk kemungkinan dampak dari aktivitas pertambangan di sekitar wilayah samarinda. “Ya, curah hujan memang tinggi, hampir seluruh Kalimantan Timur terdampak. Tapi kita juga tak bisa tutup mata terhadap aktivitas di daerah-daerah hulu, seperti tambang. Samarinda ini kan berada di daerah aliran sungai, jadi air dari luar kota juga ikut mengalir deras ke sini. Debit air yang masuk luar biasa besarnya,” tegasnya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyebut bahwa peristiwa banjir kali ini mencerminkan persoalan sistemik, yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan. “Kita prihatin, dan ini bukan hanya persoalan Pemerintah Kota Samarinda semata. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi harus menjadikan ini sebagai perhatian utama karena dampaknya sudah meluas ke berbagai kabupaten dan kota,” jelas Darlis. Menurutnya, cuaca ekstrem, buruknya sistem drainase, hingga alih fungsi lahan di kawasan hulu harus dikaji sebagai penyebab utama yang memicu luapan air. Ia juga menilai bahwa penanganan banjir tak bisa lagi bersifat reaktif. “Kondisi Samarinda sekarang itu multi-efek. Cuacanya ekstrem, wilayah terdampaknya luas, aliran sungainya besar, dan banyak faktor lain. Karena itu, kita perlu solusi jangka panjang, bukan hanya tanggap darurat sesaat,” imbuhnya. Darlis pun meminta agar Pemprov Kaltim segera menyiapkan skema penanganan komprehensif, termasuk evaluasi perizinan tambang, perbaikan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur penahan banjir di titik-titik rawan. “Ini ibu kota provinsi, pusat aktivitas. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini. Kalau semua daerah sekitar hujan deras, otomatis Samarinda jadi muara airnya. Maka wajar kalau banjir jadi luar biasa, tapi kita juga harus siapkan antisipasi luar biasa,” ungkapnya.(hms/7)
Indeks