Rp 1,5 Triliun Jadi Silpa, Tiga OPD yang Rendah Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2021

19 Mei 2022

Ketua Pansus LKPj, DPRD Kaltim Martinus
SAMARINDA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim Martinus mengungkapkan, dari anggaran Rp 12 triliun yang digelontorkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, baru terserap sekitar 87,4 persen. Dengan demikian, ada sekitar Rp 1,5 triliun dana yang menjadi Silpa. “Jadi, dari kegiatan Pansus dan rapat kerja Pansus dengan semua SKPD, kami dapatkan hasilnya bahwa dari anggaran Rp 12 triliun lebih di tahun 2021 yang diberikan, yang terserap baru 87,4 persen, itu realisasinya. Sisanya Silpa 12,5 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun,” ucapnya ditemui awak media usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu 11 Mei 2022.

Politisi dari partai PDIP ini juga menyebut, tiga SKPD yang paling rendah realisasi serapan anggarannya. Yakni Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim serta Dinas Kesehatan Kaltim. “Pasti PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Seperti di Dinas Pendidikan, ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan aturan regulasi ada yang belum bisa dicairkan, karena masalah lahan dan sebagainya. Termasuk di PU, masalahnya juga sama seperti itu,” bebernya.

Dia juga menyampaikan kesulitan yang dialami oleh Pansus, khususnya dalam hal menganalisa. “Pansus LKPj masih mengalami kesulitan dalam menganalisa, karena ada beberapa informasi yang kurang konsisten dan tidak sinkron antar dokumen. Selain itu belum ditemukan informasi utuh,” katanya.

Pansus LKPj berharap, dalam penyusunan laporan LKPj berikutnya masing-masing SKPD dapat menyampaikan laporan yang jelas, detail dan lebih terperinci. “Berikutnya kami berharap, disajikan lampiran tabel per kelompok mengenai misi, tujuan dan sasaran yang berisi informasi perangkat daerah, program kegiatan, indikator program dan kegiatan, capaian indikator program dan kegiatannya serta rencana anggaran dan serapannya,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks