Reza Fachlevi Dorong Pemprov Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Perangkat Desa, dan Dunia Olahraga di Kukar

Rabu, 27 September 2023 109
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi
TENGGARONG. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mendorong Pemprov Kaltim meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, sumber daya manusia, perangkat desa, dan dunia olahraga di Kukar. Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Kaltim sudah menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 20,675 triliun dalam Rapat Paripurna ke-36 yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (25/9/2023) malam.

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan kualitas olahraga dan sumber daya manusia di Kukar. “Kita punya anggaran untuk itu. Ini sudah kita canangkan di beberapa OPD termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ada beasiswa; di DPMD ada bantuan untuk masyarakat desa dan juga di Dispora,” ungkap Reza usai menghadiri peringatan HUT Kota Tenggarong di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (27/9/2023).

Di bidang pendidikan, menurut Reza, meskipun sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kukar mendapatkan manfaat dari beasiswa Kukar Idaman, Pemprov Kaltim harus tetap menjalankan program beasiswa untuk mengaver para pelajar yang belum mendapatkan Beasiswa Kukar Idaman. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat lantaran mereka kesulitan mengakses informasi pendaftaran beasiswa.

Ia pun berharap Dinas Pendidikan Kaltim dapat menyampaikan informasi terkait beasiswa kepada masyarakat di kabupaten/kota melalui surat atau operator sekolah di tingkat SMA dan SMK. “Ini harus tetap berjalan karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi itu,” tegasnya.

DPRD Kaltim, sambung dia, juga telah mengucurkan anggaran untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa seperti peningkatan kapasitas kepala desa, ketua BPD beserta anggotanya. Kemudian, politisi Gerindra itu menguraikan bahwa DPRD Kaltim telah mendorong pemberian bantuan penanggulangan bencana kebakaran seperti pengadaan tenda, kasur, dan pompa portabel. “Itu juga sudah kita anggarkan,” tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)