Perkuat Fungsi Kedewanan, Sekwan Berharap Setiap Kegiatan Dilaksanakan Dengan Maksimal

Kamis, 11 November 2021 296
Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadan.
SAMARINDA. Sekretariat DPRD Kaltim segera memperkuat fungsi kedewanan dari kegiatan reses dan sosialisasi perda (Sosper), hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Muhammad Ramadan. Ia mengatakan penguatan kedua fungsi kedewanan ini yang rutin digelar tersebut untuk menyamakan persepsi. Dengan melakukan rapat koordinasi membahas penguatan kegiatan setiap per triwulan dan bulanan. "Akan membangun sinergitas sekretariat dengan anggota DPRD. Supaya segala bentuk tugas dan kewajiban bisa berjalan beringinan dan bersandar pada aturan yang berlaku," katanya.

Dengan demikian, dia berharap seluruh jajaran sekretariat DPRD Kaltim bisa memperkuat dan menjalankan peranannya masing-masing di bidangnya. Serta memperdalam pengetahuan tugas fungsi kedewanan dan sekretariat. Pun, ia mengingatkan agar anggota sekretariat dewan saat bertugas dapat meningkatkan kualitas kegiatan kedewanan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. "Kalau sprit kita kuat. Tentu seluruh sekretariat dewan akan lebih maju dan maksimal dalam menjalankan tugas serta fungsinya," ucapnya.

Terakhir, dirinya mengharapkan setiap pelaksanaan kegiatan kedewanan bisa lebih maksimal dan meningkatkan sinergi kebersamaan agar setiap kinerja dewan bisa dirasakan oleh masyarakat. "Pentingnya itu selalu update peraturan dari Undang-Undang, Peraturan Presiden sampai peraturan menteri," tandasnya. (adv/hms7)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks