Perbaikan Anjungan Kaltim di TMII Harus Menyeluruh, DPRD Siap Berikan Dukungan Anggaran Perbaikan

Selasa, 22 Juni 2021 115
Angoota Komisi II DPRD Kaltim didampingi Kepala Penghubung Kaltim di Jakarta Abdul Munif beserta jajarannya saat melihat kondisi bangunan Anjungan Kaltim yang berada di TMII, belum lama ini.
JAKARTA. Kondisi Anjungan Kaltim sebagai wadah promosi dan pusat informasi bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono saat meninjau Anjungan, Kamis (17/6/2021) lalu. Dalam lawatannya ke Anjungan Kaltim yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), rombongan Komisi II DPRD Kaltim ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta Abdul Munif.

Disampaikan Sapto, Anjungan Kaltim yang berada di TMII merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan jati diri Kaltim. Khsusnya dikanca nasional maupun internasional. “Dengan demikian, jika kita ingin seperti itu, harus sejalan dengan ketersediaan fasilitas yang bagus,” ujarnya.

Menurut dia, dalam proses rencana pembangunan fasilitas Anjungan, perlu dilakukan perencanaan dengan baik dan sistematis. “Dalam hal ini, bagaimana nuansa etnik Kaltim yang heterogen bisa menjadi ciri khas dan budaya Kaltim,” bebernya.

Sehingga lanjut dia, dengan hanya melihat Anjungan Kaltim yang ada di TMII, orang dengan mudah bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di Kaltim. Untuk itu kata Sapto, sapaan akrabnya, harus ada inovasi bagaimana mengenalkan Kaltim melalui wadah yang telah disiapkan. “Misalkan etnik berau, bisa dengan dibuat semacam sejarah singkat Berau. Sejarah budaya dari hulu sampai hilir. Sehingga, orang akan bisa menggali informasi dan menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung ke Berau,” beber Politikus Golkar ini.

“Artinya di sini, orang belajar tidak separuh-separuh, tidak hanya melihat semacam patung, ataupun benda-benda saja. Tetapi juga harus ada digitalisasi penjelasan atau sejarah suatu daerah dan ciri khas budaya dan adatnya, hingga potensi wisatanya seperti apa untuk ditampilkan dalam bentuk digital,” sambungnya.

Potensi ini perlu dibangun, sehingga orang yang berkunjung ke Anjungan Kaltim mudah untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi atau unggulan suatu daerah. “Untuk saat ini, tidak bisa kita hanya bergantung pada gambar dan leaflet. Sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan teknologi,” jelas dia.

Selain itu, Sapto meyakini, Komisi II DPRD Kaltim akan memberikan dukungan anggaran selama itu tidak menyalahi aturan. “Sepanjang itu demi kemaslahatan Kaltim, kita dukung. Karena, dengan budaya kita dikenal, termasuk pariwisatanya, akan berdampak juga pada pendapatan dan ekonomi daerah,” terangnya.

Dengan peningkatan promosi yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai, akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan daerah, hingga UMKM. “Ini akan saling berkaitan, dan semua itu berawal dari promosi di Rumah Besar Kaltim yang ada di TMII,” ucapnya.

Sementara itu, Sapto juga meminta, perbaikan Anjungan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena menurutnya, ketika pengerjaan dilakukan setengah-setengah, akan percuma. “Pemerintah harus membangun secara makro dan bertahap serta kontinu. Misalkan, perbaikan gedung A, harus dituntaskan. Kemudian dilanjut dengan pembangunan gedung B, dan begitu seterusnya hingga semua gedung mendapat perbaikan sampai selesai,” bebernya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)