Perbaikan Anjungan Kaltim di TMII Harus Menyeluruh, DPRD Siap Berikan Dukungan Anggaran Perbaikan

Selasa, 22 Juni 2021 137
Angoota Komisi II DPRD Kaltim didampingi Kepala Penghubung Kaltim di Jakarta Abdul Munif beserta jajarannya saat melihat kondisi bangunan Anjungan Kaltim yang berada di TMII, belum lama ini.
JAKARTA. Kondisi Anjungan Kaltim sebagai wadah promosi dan pusat informasi bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono saat meninjau Anjungan, Kamis (17/6/2021) lalu. Dalam lawatannya ke Anjungan Kaltim yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), rombongan Komisi II DPRD Kaltim ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta Abdul Munif.

Disampaikan Sapto, Anjungan Kaltim yang berada di TMII merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan jati diri Kaltim. Khsusnya dikanca nasional maupun internasional. “Dengan demikian, jika kita ingin seperti itu, harus sejalan dengan ketersediaan fasilitas yang bagus,” ujarnya.

Menurut dia, dalam proses rencana pembangunan fasilitas Anjungan, perlu dilakukan perencanaan dengan baik dan sistematis. “Dalam hal ini, bagaimana nuansa etnik Kaltim yang heterogen bisa menjadi ciri khas dan budaya Kaltim,” bebernya.

Sehingga lanjut dia, dengan hanya melihat Anjungan Kaltim yang ada di TMII, orang dengan mudah bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di Kaltim. Untuk itu kata Sapto, sapaan akrabnya, harus ada inovasi bagaimana mengenalkan Kaltim melalui wadah yang telah disiapkan. “Misalkan etnik berau, bisa dengan dibuat semacam sejarah singkat Berau. Sejarah budaya dari hulu sampai hilir. Sehingga, orang akan bisa menggali informasi dan menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung ke Berau,” beber Politikus Golkar ini.

“Artinya di sini, orang belajar tidak separuh-separuh, tidak hanya melihat semacam patung, ataupun benda-benda saja. Tetapi juga harus ada digitalisasi penjelasan atau sejarah suatu daerah dan ciri khas budaya dan adatnya, hingga potensi wisatanya seperti apa untuk ditampilkan dalam bentuk digital,” sambungnya.

Potensi ini perlu dibangun, sehingga orang yang berkunjung ke Anjungan Kaltim mudah untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi atau unggulan suatu daerah. “Untuk saat ini, tidak bisa kita hanya bergantung pada gambar dan leaflet. Sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan teknologi,” jelas dia.

Selain itu, Sapto meyakini, Komisi II DPRD Kaltim akan memberikan dukungan anggaran selama itu tidak menyalahi aturan. “Sepanjang itu demi kemaslahatan Kaltim, kita dukung. Karena, dengan budaya kita dikenal, termasuk pariwisatanya, akan berdampak juga pada pendapatan dan ekonomi daerah,” terangnya.

Dengan peningkatan promosi yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai, akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan daerah, hingga UMKM. “Ini akan saling berkaitan, dan semua itu berawal dari promosi di Rumah Besar Kaltim yang ada di TMII,” ucapnya.

Sementara itu, Sapto juga meminta, perbaikan Anjungan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena menurutnya, ketika pengerjaan dilakukan setengah-setengah, akan percuma. “Pemerintah harus membangun secara makro dan bertahap serta kontinu. Misalkan, perbaikan gedung A, harus dituntaskan. Kemudian dilanjut dengan pembangunan gedung B, dan begitu seterusnya hingga semua gedung mendapat perbaikan sampai selesai,” bebernya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)