Perbaikan Anjungan Kaltim di TMII Harus Menyeluruh, DPRD Siap Berikan Dukungan Anggaran Perbaikan

Selasa, 22 Juni 2021 101
Angoota Komisi II DPRD Kaltim didampingi Kepala Penghubung Kaltim di Jakarta Abdul Munif beserta jajarannya saat melihat kondisi bangunan Anjungan Kaltim yang berada di TMII, belum lama ini.
JAKARTA. Kondisi Anjungan Kaltim sebagai wadah promosi dan pusat informasi bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono saat meninjau Anjungan, Kamis (17/6/2021) lalu. Dalam lawatannya ke Anjungan Kaltim yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), rombongan Komisi II DPRD Kaltim ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta Abdul Munif.

Disampaikan Sapto, Anjungan Kaltim yang berada di TMII merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan jati diri Kaltim. Khsusnya dikanca nasional maupun internasional. “Dengan demikian, jika kita ingin seperti itu, harus sejalan dengan ketersediaan fasilitas yang bagus,” ujarnya.

Menurut dia, dalam proses rencana pembangunan fasilitas Anjungan, perlu dilakukan perencanaan dengan baik dan sistematis. “Dalam hal ini, bagaimana nuansa etnik Kaltim yang heterogen bisa menjadi ciri khas dan budaya Kaltim,” bebernya.

Sehingga lanjut dia, dengan hanya melihat Anjungan Kaltim yang ada di TMII, orang dengan mudah bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di Kaltim. Untuk itu kata Sapto, sapaan akrabnya, harus ada inovasi bagaimana mengenalkan Kaltim melalui wadah yang telah disiapkan. “Misalkan etnik berau, bisa dengan dibuat semacam sejarah singkat Berau. Sejarah budaya dari hulu sampai hilir. Sehingga, orang akan bisa menggali informasi dan menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung ke Berau,” beber Politikus Golkar ini.

“Artinya di sini, orang belajar tidak separuh-separuh, tidak hanya melihat semacam patung, ataupun benda-benda saja. Tetapi juga harus ada digitalisasi penjelasan atau sejarah suatu daerah dan ciri khas budaya dan adatnya, hingga potensi wisatanya seperti apa untuk ditampilkan dalam bentuk digital,” sambungnya.

Potensi ini perlu dibangun, sehingga orang yang berkunjung ke Anjungan Kaltim mudah untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi atau unggulan suatu daerah. “Untuk saat ini, tidak bisa kita hanya bergantung pada gambar dan leaflet. Sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan teknologi,” jelas dia.

Selain itu, Sapto meyakini, Komisi II DPRD Kaltim akan memberikan dukungan anggaran selama itu tidak menyalahi aturan. “Sepanjang itu demi kemaslahatan Kaltim, kita dukung. Karena, dengan budaya kita dikenal, termasuk pariwisatanya, akan berdampak juga pada pendapatan dan ekonomi daerah,” terangnya.

Dengan peningkatan promosi yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai, akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan daerah, hingga UMKM. “Ini akan saling berkaitan, dan semua itu berawal dari promosi di Rumah Besar Kaltim yang ada di TMII,” ucapnya.

Sementara itu, Sapto juga meminta, perbaikan Anjungan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena menurutnya, ketika pengerjaan dilakukan setengah-setengah, akan percuma. “Pemerintah harus membangun secara makro dan bertahap serta kontinu. Misalkan, perbaikan gedung A, harus dituntaskan. Kemudian dilanjut dengan pembangunan gedung B, dan begitu seterusnya hingga semua gedung mendapat perbaikan sampai selesai,” bebernya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)