Pengurus Yarsi Samarinda Minta Dukungan DPRD Kaltim

Rabu, 23 Maret 2022 148
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menerima silaturahmi Ketua Yarsi Samarinda Ramli Yahya beserta rombongan di rumah jabatan Ketua DPRD Kaltim, Rabu (23/3).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menerima kunjungan sekaligus silaturahmi dari Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Samarinda di rumah jabatan Ketua DPRD Kaltim terkait permohonan sekaligus dukungan moril dan materil untuk operasional Rumah Sakit Islam Samarinda, Selasa (23/3).

Ketua Yarsi Samarinda Ramli Yahya selaku ketua rombongan mengatakan, dalam rangka meningkatkan peran serta Rumah Sakit Islam dalam pelayanan kesehatan dan untuk menjadikan Rumah Sakit Islam menjadi kebanggaan masyarakat Kaltim. “Maka kita akan berbuat lebih banyak dan untuk itu kita mohon ada semacam dukungan materil dari pemerintah untuk kesehatan masyarakat seluruhnya,” ucap Helmi Yahya.

Selanjutnya, Makmur HAPK dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Rumah Sakit Islam awalnya adalah rumah sakit pemerintah provinsi. Dan saat ini, lanjutnya, kita juga membutuhkan fasilitas perawatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan “Yang terasa sekali waktu pandemi Covid ini, betapa terasa kekurangan-kekurangan kita termasuk tempat, perawat, dan dokter. Nah hal seperti ini harus menjadi intropeksi dan evaluasi kita,” sebut Makmur.

Diharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat mensuport. “Insha Allah akan kita coba komunikasikan dengan teman-teman di DPRD Kaltim dan juga teman-teman di Komisi IV serta Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda,” ujar politisi partai Golkar ini.

Semangat dari pengurus yayasan ini, menurut Makmur, perlu didukung karena mereka bekerja tanpa pamrih. Dan bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dapat tergugah untuk membantu dalam hal dukungan dana untuk biaya operasionalnya. “Harapan kita, rumah sakit itu dikelola dengan baik, dan ada pernyataan para dokter untuk ikut berpartisipasi disana. Dan kepada teman-teman yang berkompeten harapannya dapat memberikan dukungan,” pungkasnya. (adv/hms8)


 
TULIS KOMENTAR ANDA
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)