Pansus Gelar RDP Pertama Bersama Perangkat Daerah, Gali Masukan Terkait Raperda Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Senin, 13 Maret 2023 88
Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan saat menggelar RDP pertama bersama perangkat daerah, Senin (13/3).
SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim guna membahas terkait materi muatan Raperda tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di ruang rapat gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim, Senin (13/3).

Rapat dipimpin oleh wakil ketua pansus Salehuddin didampingi anggota pansus yakni Harun Al Rasyid dan Sutomo Jabir serta dari Badan Kesbangpol Kaltim Fatimah selaku Kabid Wasbang dan Rachmadiana selaku Perancang PUU Ahli Muda Biro Hukum Setdaprov Kaltim.

Salehuddin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan pertama pansus untuk melakukan RDP dengan instansi terkait. “Harapannya memang kita ingin mendapatkan masukan secara konkrit dari biro hukum dan Kesbangpol. Terkait dengan nomenklatur beberapa istilah kemudian nomenklatur struktur dari perda ini, ya kita konsultasikan tadi dengan biro hukum kemudian beberapa masukan termasuk bagaimana proses pelaksanaan pendidkan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang selama ini diampu oleh Badan Kesbangpol,” ujarnya.

Menurut politilkus partai Golkar ini bahwa pansus mendapatkan gambaran terkait kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ternyata masih mainim.  “Itu sudah bisa kita pastikan dengan pembiayaan atau pendanaan kecil kemudian programnya cuma dalam satu tahun ada beberapa titik saja dilakukan proses realisasi itu,” sebutnya.

 Ia mengatakan bahwa perda tersebut diharapkan mensupervisi program yang ada di Kesbangpol. Bahkan perda itu tidak hanya dilibatkan pada kesbangpol tapi juga pada perangkat daerah lain selama tugas dan fungsinya ada berkaitan dengan proses pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Termasuk misalnya Diskominfo, karena didalam rancangan perda yang kita akan bahas ini memang khusus untuk penyebarluasan informasi terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, kita membutuhkan tugas dan fungsi Diskominfo Kalimantan Timur,” katanya.

Termasuk beberapa sasaran, lanjutnya, sesuai dengan Permendagri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan, dimana sasarannya yang akan didorong kedepannya adalah ASN dan non ASN, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta organisasi politik.  “Di RDP yang akan datang, stake holdernya lebih banyak lagi yang akan kita panggil. Dengan masukan yang beragam, otomatis ini akan memperkaya draf rancangan perda ini dan mengakomodir beberapa masukan yang mungkin selama ini belum tercakup lewat Pergub terkait pendidkan wawasan kebangsaan itu. Mudah-mudahan proses penyempurnaannya bisa lebih cepat dan bisa menjangkau. Pada intinya perda ini akan memperkuat proses kerja-kerja perangkat daerah terutama dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks