BALIKPAPAN. Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati yang mewakili Ketua DPRD Kaltim secara khusus menghadiri pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Olahraga Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)/ Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) di Kaltim yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (17/6).
Hadir juga dalam acara tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Didi Rusdiansyah Anan Dani yang mewakili Gubernur Kaltim sekaligus membuka acara, para narasumber, pimpinan dan para pengurus DBON Kaltim, KONI Kaltim, BAPOPSI Kaltim, IGORNAS Kaltim, para penggiat olahraga se-Kaltim serta seluruh peserta pelatihan dan sosialisasi.
Dalam laporannya, Sulaiman selaku ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang standarisasi olahraga terutama DBON dan DBOD Kaltim.
“Kegiatan ini menghadirkan pembicara atau narasumber dari praktisi pendidikan terutama praktisi olahraga. Dan peserta yang hadir dan kami siapkan ada sekitar 80 peserta yang terdiri dari para pengurus provinsi dan binpres,” sebutnya.
Kemudian dalam sambutan Gubernur Kaltim yang disampaikan oleh Didi Rusdiansyah Anan Dani menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi atas digelarnya pelatihan dan sosialisasi ini.
“Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang standar olahraga yang meliputi standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar atlet, dan standar pengelolaan prestasi olahraga,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Puji Setyowati mengharapakan agar setelah sosialisasi ini, bagaimana Kaltim untuk menindaklanjuti serta membuat juknis tentang Desain Olahraga Daerah (DOD). Karena disitu termuat beberapa hal yang sangat strategis untuk menaungi semua cabang olahraga (cabor) khususnya olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga prestasi dan olahraga industri.
“Harapan kita, Pak Gubernur juga merespon dengan baik, kemudian tentunya Pak Gubernur juga dengan respon itu akan memberikan support dalam pelaksanaan nanti. Kemudian kita harapkan juga semua SKPD terkait tentang bagaimana persiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan juga pembinaan itu masuk didalam DOD nanti,” harap Puji Setyowati.
Menurutnya, apabila hal ini menjadi komitmen bersama maka Kaltim diharapkan mempunyai program studi olahraga. “Jadi disitu akan menggodok, mempersiapkan, tidak hanya tenaga-tenaga instruktur sebagai guru tetapi juga atlet-atlet yang nantinya akan membela Kalimantan Timur dalam segala sisi untuk prestasi olahraga,” bebernya.
Seringkali, lanjutnya, ada perselisihan atau gap antara pemilik cabor yang ada.
“Karena begitu dibina, misalnya di Samarindasudah bagus tapi ternyata dibutuhkan daerah lain dengan bayaran lebih tinggi, akhirnya sesama ketua cabor akan timbul perselisihan. Kalau berbicara olahraga, ada ketidakharmonisan seperti itu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia khususnya bidang olahraga,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, selama ini yang dikejar hanya kuantitas tanpa memperhatikan kualitas seperti mengambil atlet-atlet dari luar untuk menyumbangkan prestasi di Kaltim. Sangat disayangkan apabila hal ini terus terjadi tanpa ada pengendalian. Ia berharap, olahraga dapat membentuk generasi muda Kaltim menjadi generasi yang sehat yang dapat memberikan multiplier effect terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Karena pada umumnya, anak-anak yang cinta dengan olahraga, mereka akan jauh dari narkoba, dia akan jauh dari kenakalan remaja, kebut-kebutan dan lain sebagainya. Jadi multiplier effect ini juga harus dipertimbangkan dengan baik sehingga kita tidak perlu lagi beli atlet luar, tapi bagaimana pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana serta komitmen pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan itu semua,” jelasnya. (adv/hms8)
Olahraga Berikan Multiplier Effect Pada Kualitas SDM
Sabtu, 17 Juni 2023 137
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati ketika menghadiri pembukaan Pelatihan dan Sosialisasi Olahraga DBON/DBOD di Kaltim, Sabtu (17/6).
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama
11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD.
Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah.
Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
-thumb.jpg)
Tujuh Fraksi Laporkan Hasil Reses pada Rapat Paripurna ke-48
1 Desember 2025