Dorong Festival Adat Kutai Jadi Agenda Budaya Provinsi, Muhammad Husni Fahruddin Hadiri Pembukaan Erau 2025

Minggu, 21 September 2025 138
Para tokoh nasional dan daerah bersatu dalam pembukaan Erau 2025, Minggu (21/9/2025). Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama untuk melestarikan adat Kutai sebagai payung budaya Kalimantan Timur.
TENGGARONG — Festival Erau Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tahun 2025 resmi dibuka pada Minggu (21/9/2025), di Stadion Rondong Demang, Tenggarong.

Prosesi sakral pendirian Tiang Ayu dan parade budaya menjadi penanda dimulainya rangkaian adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Lebih dari sekadar seremoni, pembukaan ini menjadi simbol penguatan identitas Kutai sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban Kalimantan Timur.

Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin menegaskan bahwa Erau bukan hanya milik Kabupaten Kutai Kartanegara, melainkan warisan budaya seluruh Kalimantan Timur.

“Wilayah Kesultanan Kutai mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, kecuali Berau, Paser, dan sebagian PPU. Maka Erau seharusnya menjadi agenda budaya provinsi, bukan hanya lingkup Kukar,” ujarnya.

Sebagai Anggota DPRD Kaltim, ia berkomitmen untuk mengusulkan agar Erau ke depan diselenggarakan dalam skala yang lebih besar, dengan menghadirkan parade adat Kutai dari seluruh kabupaten dan kota se Kaltim.

“Kita akan dorong agar Erau menjadi ruang solidaritas nusantara, memperkuat adat Kutaisebagai payung budaya Kalimantan Timur. Pusat kegiatan tetap di Tenggarong, tapi pelaksanaan event bisa menyebar ke daerah lain agar partisipasi semakin luas. Dari sini, kita dorong agar adat kita dikenal secara nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan harapan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti PutriWardhana, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga marwah peradaban Nusantara melalui pelestarian tradisi.

“Kesultanan Kutai adalah saksi sejarah kekayaan budaya Indonesia. Festival Erau bukan hanya merawat kenangan masa lalu, tetapi menjadi energi untuk membangun masa depan pariwisata dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Widiyanti juga menyebut Kukar sebagai pusat peradaban tertua di Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata budaya. Ia mendorong agar Festival Erau menjadi bagian dari sepuluh event unggulan daerah yang mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turut menyampaikan bahwa Erau adalah sarana pemersatu adat, budaya, dan etnis di seluruh wilayah Kaltim. “Erau bukan hanya hiburan, tetapi ruang kebersamaan dan kebanggaan masyarakat Kaltim. Kita harapkan pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan semakin memperkuat identitas daerah,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Sultan Aji Muhammad Arifin bersama permaisuri, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana bersama suami, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama istri, Wakil Gubernur Seno Aji bersama istri, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro bersama istri, serta Muhammad Husni Fahruddin yang mewakili Pimpinan DPRD Kaltim. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, unsur Forkopimda Kukar, tokoh adat, dan masyarakat dari berbagai kampung budaya di Tenggarong. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)