Mengoptimalkan Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Sekwan DPRD Menghadiri Rapat Kerja Bersama Pj. Gubernur

Rabu, 15 November 2023 191
RAPAT: Sekretaris DPRD Kaltim Hj. Norhayati Usman menghadiri rapat kerja Bersama Pj. Gubernur dan Bupati/Walikota Se-kalimantan Timur.
BALIKPAPAN–Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman menghadiri Rapat Kerja Pj. Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Kalimantan Timur Dalam Rangka “Optimalisasi Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pembangunan” di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/23).

Norhayati mengatakan Dengan adanya Rapat Kerja ini Semoga Seluruh OPD Se-Kalimantan Timur menghasilkan kinerja yang lebih baik dan program kerja selanjutnya bias berjalan dengan lancar dan terlaksana. Serta Menjadikan motivasi dan semangat untuk Masyarakat khususnya Kalimantann Timur. Ungkapnya

Rapat Kerja tersebut membahas tentang Evaluasi Penyelangaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Se-kaltim tahun 2022 yang lalu. Salah satunya, Hal yang mempengaruhi capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan urusan Kesehatan.

Dinamika Dalam Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Perubahan Kebijakan Pusat, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Perubahan Kepempinan, Ketidakpastian Ekonomi, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi, Ketahanan terhadap perubahan iklim & Bencana, Perubahan Demografis, Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kapasitas Insitusi.


Adapun, adaptasi dan Respon terhadap isu-isu actual daerah dan nasional serta perkembangan dunia perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (seperti reformasi birokrasi dan inovasi teknologi dan digitalisasi pemerintahan) sehingga penyelangaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kalimantan timur dapat menjawab kebutuhan Masyarakat.

Pj. Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap focus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Tutupnya.

Hadir pula, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi Asisten Perekomonian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajudin Serta Sejumlah kepala OPD di lingkup Kaltim.

Kepala Daerah yang Hadir di antarannya ,Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun, Dan Beberapa Asisten Yang Mewakili.(adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)