Mengoptimalkan Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Sekwan DPRD Menghadiri Rapat Kerja Bersama Pj. Gubernur

Rabu, 15 November 2023 187
RAPAT: Sekretaris DPRD Kaltim Hj. Norhayati Usman menghadiri rapat kerja Bersama Pj. Gubernur dan Bupati/Walikota Se-kalimantan Timur.
BALIKPAPAN–Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman menghadiri Rapat Kerja Pj. Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Kalimantan Timur Dalam Rangka “Optimalisasi Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pembangunan” di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/23).

Norhayati mengatakan Dengan adanya Rapat Kerja ini Semoga Seluruh OPD Se-Kalimantan Timur menghasilkan kinerja yang lebih baik dan program kerja selanjutnya bias berjalan dengan lancar dan terlaksana. Serta Menjadikan motivasi dan semangat untuk Masyarakat khususnya Kalimantann Timur. Ungkapnya

Rapat Kerja tersebut membahas tentang Evaluasi Penyelangaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Se-kaltim tahun 2022 yang lalu. Salah satunya, Hal yang mempengaruhi capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan urusan Kesehatan.

Dinamika Dalam Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Perubahan Kebijakan Pusat, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Perubahan Kepempinan, Ketidakpastian Ekonomi, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi, Ketahanan terhadap perubahan iklim & Bencana, Perubahan Demografis, Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kapasitas Insitusi.


Adapun, adaptasi dan Respon terhadap isu-isu actual daerah dan nasional serta perkembangan dunia perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (seperti reformasi birokrasi dan inovasi teknologi dan digitalisasi pemerintahan) sehingga penyelangaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kalimantan timur dapat menjawab kebutuhan Masyarakat.

Pj. Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap focus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Tutupnya.

Hadir pula, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi Asisten Perekomonian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajudin Serta Sejumlah kepala OPD di lingkup Kaltim.

Kepala Daerah yang Hadir di antarannya ,Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun, Dan Beberapa Asisten Yang Mewakili.(adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)