SAMARINDA - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, baru-baru ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kaltim.
Legislator Kaltim, Andi Faisal Assegaf, menegaskan bahwa kunjungan ini harus diikuti dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak konflik tambang. Menurut dia, persoalan Muara Kate bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan," ujarnya.
Dalam dialog dengan warga, Wapres Gibran berjanji akan menuntaskan kasus hukum yang masih menggantung serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat lalu lintas truk hauling. Menanggapi hal ini, Andi Faisal menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
“Janji harus diikuti dengan tindakan. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Selain itu, Politisi Demokrat ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa penggunaan jalan umum sebagai jalur distribusi batu bara telah lama menjadi keluhan warga.
"Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan industri. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan," tegasnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kabupaten PPU dan Paser, Andi Faisal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi konflik ini. Ia mengajak masyarakat untuk tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka, sekaligus menghindari perpecahan akibat kepentingan segelintir orang.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Muara Kate. Legislator Kaltim, termasuk Andi Faisal Assegaf, berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan pasca-kunjungan Wapres agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata. (adv/hms6)
Legislator Kaltim, Andi Faisal Assegaf, menegaskan bahwa kunjungan ini harus diikuti dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak konflik tambang. Menurut dia, persoalan Muara Kate bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan," ujarnya.
Dalam dialog dengan warga, Wapres Gibran berjanji akan menuntaskan kasus hukum yang masih menggantung serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat lalu lintas truk hauling. Menanggapi hal ini, Andi Faisal menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
“Janji harus diikuti dengan tindakan. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Selain itu, Politisi Demokrat ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa penggunaan jalan umum sebagai jalur distribusi batu bara telah lama menjadi keluhan warga.
"Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan industri. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan," tegasnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kabupaten PPU dan Paser, Andi Faisal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi konflik ini. Ia mengajak masyarakat untuk tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka, sekaligus menghindari perpecahan akibat kepentingan segelintir orang.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Muara Kate. Legislator Kaltim, termasuk Andi Faisal Assegaf, berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan pasca-kunjungan Wapres agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata. (adv/hms6)
-thumb.jpg)