Legislator Kaltim Gugah Kolaborasi Bangun Generasi Muda Berkualitas

Senin, 2 Desember 2024 573
Anggota DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi
SAMARINDA. Generasi muda di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius bagi Muhammad Darlis Pattalongi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, yang memandang pembinaan kepemudaan sebagai upaya strategis untuk mempersiapkan penerus pembangunan daerah.

Darlis mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemuda tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga pembekalan nilai-nilai moral yang kuat.

“Di era digital, tantangan pemuda tidak hanya soal menguasai ilmu pengetahuan. Nilai-nilai etika dan adab juga sangat penting untuk membentuk karakter mereka,” jelas Darlis beberapa waktu lalu.

Ia menilai, perkembangan teknologi sering kali membuat generasi muda terpapar pada pengaruh yang dapat menggerus nilai-nilai moral. Padahal, potensi intelektual mereka tidak akan maksimal tanpa diimbangi dengan etika yang baik.

“Ilmu pengetahuan dan etika harus berjalan berdampingan. Ini adalah kombinasi penting untuk memastikan pemuda tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik,” lanjutnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga, dalam pembinaan generasi muda. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya milik sekolah atau pemerintah, tetapi juga melibatkan orang tua dan masyarakat.

“Pembentukan karakter pemuda adalah tugas bersama. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menciptakan generasi berkualitas,” kata Darlis yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim 1 atau Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2024.

Selain itu, Darlis yang berhasil meraih kursi Ke-8 dari 12 kursi yang diperebutkan dengan memperoleh suara 10.902 pemilih, menekankan perlunya pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan pemuda, baik dari segi pendidikan maupun kegiatan yang membangun karakter mereka.

“Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang tepat serta fasilitas yang memadai, agar pembinaan pemuda berjalan optimal.” Tutup Darlis yang sudah pernah menjadi anggota DPRD Kaltim sebelumnya pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 Dapil Kutai Kartanegara. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)