Lakukan Pengecekan Kesiapan Pilkada di Kukar, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud : Tidak Ada Kendala yang Berarti

Selasa, 19 November 2024 233
Ketua DPRD Kaltim Ikuti Tinjauan Pj Gubernur ke Tenggarong dalam Rangka Kesiapan Logistik
TENGGARONG. Setelah melakukan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024), dihari yang sama rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avian, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, melanjutkan pengecekan di Gudang KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan dari hasil keterangan KPU dan Bawaslu Kutai Kartanegara persiapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024 berjalan cukup baik sesuai jadwal tahapan yang ditentukan.

Walaupun demikian, menurutnya, terkait validasi DPT pemilih pemula mencapai mendekati seribu orang. “Jumlah ini tidak sedikit, harus benar-benar dipastikan, terutama saat pemilihan sudah usia 17 tahun harus segera dibuatkan KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya,”sebutnya.

Selain itu, yang menjadi perhatian Politikus Golkar itu pada pengecekan di KPU terkait distribusi logistik. Hal ini dikarenakan dilihat dari tipologi Kutai Kartanegara teradapat wilayah yang sulit bahkan tidak dapat dijangkau jalur darat dan harus menggunakan transportasi kapal atau perahu.

“Untuk alat angkut perairan pada pertemuan tadi penyelenggara pemilu dibantu oleh Forkopimda termasuk Pol air di bawah naungan Polda Kaltim. Jadi tadi informasinya tidak ada kendala yang berarti,” terang Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.

Hamas menambahkan untuk surat suara rusak atau kurang cetak pihak KPU Kukar telah melakukan koordinasi dengan pihak percetakan dan segera diselesaikan sesegera mungkin sehingga semua surat suara sudah siap didistribusikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks