Kurikulum Merdeka dan Ketimpangan Insentif Guru Di Kaltim, Damayanti Beri Penjelasan

Minggu, 13 April 2025 1042
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti
SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menyampaikan pandangannya terkait Kurikulum Merdeka yang diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Saat ini, penerapan Kurikulum Merdeka membawa tantangan tersendiri. Terutama dalam mempersiapkan guru-guru agar mampu mengemban tanggung jawab baru dalam mendidik generasi muda yang memiliki kebebasan lebih dalam belajar.

Damayanti melihat, Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran dengan lebih fleksibel. "Kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa belajar dengan lebih mandiri. Namun, ini juga membutuhkan keterlibatan aktif guru agar mereka mampu memandu proses pembelajaran dengan baik." jelas Damayanti.

Lebih lanjut kata Damayanti, kualitas guru memegang peran krusial dalam menentukan kesuksesan kurikulum tersebut. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan terkait kesenjangan insentif guru di berbagai daerah.

Sejumlah kabupaten/kota telah memberikan insentif dengan nominal cukup bagi guru SMA dan SMK. Namun, bagi guru PAUD dan SMP di beberapa daerah menienma insentif yang rendah dan masih jauh dari layak.

"Masih banyak guru menerima insentif yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kerja keras mereka. Padahal, guru-guru inilah yang berperan penting dalam mencetak generasi masa depan" terangnya.

"Ketimpangan insentif ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi agar kesejahteraan guru lebih merata di setiap jenjang."sambungnya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya perhatian pada kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di Kaltim. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)
Indeks