Kurikulum Merdeka dan Ketimpangan Insentif Guru Di Kaltim, Damayanti Beri Penjelasan

Minggu, 13 April 2025 1072
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti
SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menyampaikan pandangannya terkait Kurikulum Merdeka yang diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Saat ini, penerapan Kurikulum Merdeka membawa tantangan tersendiri. Terutama dalam mempersiapkan guru-guru agar mampu mengemban tanggung jawab baru dalam mendidik generasi muda yang memiliki kebebasan lebih dalam belajar.

Damayanti melihat, Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran dengan lebih fleksibel. "Kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa belajar dengan lebih mandiri. Namun, ini juga membutuhkan keterlibatan aktif guru agar mereka mampu memandu proses pembelajaran dengan baik." jelas Damayanti.

Lebih lanjut kata Damayanti, kualitas guru memegang peran krusial dalam menentukan kesuksesan kurikulum tersebut. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan terkait kesenjangan insentif guru di berbagai daerah.

Sejumlah kabupaten/kota telah memberikan insentif dengan nominal cukup bagi guru SMA dan SMK. Namun, bagi guru PAUD dan SMP di beberapa daerah menienma insentif yang rendah dan masih jauh dari layak.

"Masih banyak guru menerima insentif yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kerja keras mereka. Padahal, guru-guru inilah yang berperan penting dalam mencetak generasi masa depan" terangnya.

"Ketimpangan insentif ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi agar kesejahteraan guru lebih merata di setiap jenjang."sambungnya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya perhatian pada kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di Kaltim. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Yusuf Mustafa Apresiasi Sinergi Polri-Bulog Wujudkan Gerakan Pangan Murah di Kaltim
Berita Utama 14 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan Polri bersama dengan Perum Bulog secara serentak di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, di Polresta Balikpapan, Kamis (14/08). Menurutnya, program ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. “Langkah ini patut diapresiasi. Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, gerakan ini juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya. Di Kaltim sendiri, GPM dilaksanakan di 35 titik, meliputi Polresta Samarinda 2 lokasi, Polres Penajam Paser Utara 6 lokasi, Polres Paser 1 lokasi, Polres Bontang 1 lokasi, Polres Berau 7 lokasi, Polres Kutai Timur 11 lokasi, Polres Kutai Kartanegara 1 lokasi, Polres Kutai Barat 5 lokasi, dan Polres Mahakam Ulu 1 lokasi. Polda Kaltim menargetkan distribusi 56.250 kilogram beras yang diperkirakan menjangkau 16.175 orang. Kapolda Kaltim, Brigjen Pol. Endar Priantoro, menegaskan bahwa gerakan ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. “Masalah pangan adalah hal strategis. Masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan beras. Karena itu, sinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah akan terus kita tingkatkan,” ucapnya. Polda Kaltim mengajak seluruh pihak, termasuk Forkopimda dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung GPM demi kesejahteraan warga dan terjaganya ketahanan pangan daerah.(hms9)