Komunikasi Kunci Suksesnya Pembangunan

Jumat, 18 Agustus 2023 51
KHIDMAT : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023
SAMARINDA. Pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, di Gelora Kadrie Oening, Sempaja Samarinda, Kamis (17/8/2023).

Suasana upacara berjalan dengan baik dan berlangsung khidmat, Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi Inspektur Upacara dengan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pemuda, Satpol PP, TNI dan Polri. Sementara, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bertindak sebagai pembaca Teks Proklamasi.

Usai mengikuti rangkaian upacara, pria yang akrab disapa Hamas ini turut mengucapakan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia, “Semoga negara ini lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” harapnya.

Menurut Hamas, dimomen kemerdekaan ini, Kaltim harus terus bergerak maju dan mengisi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim.

“Kaltim saat ini sudah Merdeka, terlihat dari pembangunan yang cukup signifikan. Dari tahun ke tahun, pembangunan sudah cukup bagus, pendapatan juga cukup bagus, Indeks Human Development atau Indeks Pembangunan Manusia yang juga mengarah ke arah positif,” kata Hamas.

Mengingat masa aktif Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim akan berkahir, Hamas memberikan apresiasi atas kinerja kepala daerah yang selama ini sudah bisa dirasakan.

Hanya saja, perlu ditingkatkan seperti yang dikatakan Hamas, yakni komunikasi yang lebih baik lagi antara eksekutif dengan legislatif. “komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci suksesnya pembangunan di Benua Etam,“ sebut dia.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang menyampaikan, sebagai warga negara Indonesia tentunya sangat bangga, karena Indonesia sudah berusia 78 tahun. “Harapan besar kita, Indonesia semakin jaya, semakin makmur dengan pembangunan yang merata terutama di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Kalimantan Timur tentu saat ini menjadi perhatian dunia dengan pemindahan IKN, dan yang ia harapkan, dengan adanya kemajuan-kemajuan dan pembangunan semakin merata, tak lantas berpuas diri.

“Banyak pembangunan yang sudah dilakukan, tetapi harus diakui masih ada daerah yang terpinggirkan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur,” beber Veri. “Dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan tentu ingin dipercepat supaya ini menjadi kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat Kalimantan Timur,” jelasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks