Komunikasi Kunci Suksesnya Pembangunan

Jumat, 18 Agustus 2023 63
KHIDMAT : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023
SAMARINDA. Pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, di Gelora Kadrie Oening, Sempaja Samarinda, Kamis (17/8/2023).

Suasana upacara berjalan dengan baik dan berlangsung khidmat, Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi Inspektur Upacara dengan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pemuda, Satpol PP, TNI dan Polri. Sementara, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bertindak sebagai pembaca Teks Proklamasi.

Usai mengikuti rangkaian upacara, pria yang akrab disapa Hamas ini turut mengucapakan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia, “Semoga negara ini lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” harapnya.

Menurut Hamas, dimomen kemerdekaan ini, Kaltim harus terus bergerak maju dan mengisi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim.

“Kaltim saat ini sudah Merdeka, terlihat dari pembangunan yang cukup signifikan. Dari tahun ke tahun, pembangunan sudah cukup bagus, pendapatan juga cukup bagus, Indeks Human Development atau Indeks Pembangunan Manusia yang juga mengarah ke arah positif,” kata Hamas.

Mengingat masa aktif Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim akan berkahir, Hamas memberikan apresiasi atas kinerja kepala daerah yang selama ini sudah bisa dirasakan.

Hanya saja, perlu ditingkatkan seperti yang dikatakan Hamas, yakni komunikasi yang lebih baik lagi antara eksekutif dengan legislatif. “komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci suksesnya pembangunan di Benua Etam,“ sebut dia.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang menyampaikan, sebagai warga negara Indonesia tentunya sangat bangga, karena Indonesia sudah berusia 78 tahun. “Harapan besar kita, Indonesia semakin jaya, semakin makmur dengan pembangunan yang merata terutama di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Kalimantan Timur tentu saat ini menjadi perhatian dunia dengan pemindahan IKN, dan yang ia harapkan, dengan adanya kemajuan-kemajuan dan pembangunan semakin merata, tak lantas berpuas diri.

“Banyak pembangunan yang sudah dilakukan, tetapi harus diakui masih ada daerah yang terpinggirkan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur,” beber Veri. “Dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan tentu ingin dipercepat supaya ini menjadi kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat Kalimantan Timur,” jelasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.