-cover.jpg)
-cover.jpg)
BALIKPAPAN – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BPSDM) Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk membahas penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencapai visi Indonesia Maju 2045. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 menempatkan pengembangan SDM sebagai pilar utama untuk mewujudkan negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global.
Acara yang berlangsung di Balikpapan pada hari Kamis (13/11/2025) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, pendiri konsep ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Ary Ginanjar Agustian, serta Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menyoroti tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang pada tahun 2024 mencapai 75,02, naik 0,63 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh peningkatan di aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
"Meskipun kita patut bersyukur, posisi IPM kita masih dalam kategori tinggi, belum sangat tinggi. Ini berarti upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia masih harus terus dipacu agar kita benar-benar menjadi bangsa yang kompetitif dan unggul di tingkat global," ujar Wamen.
Wamen juga menyampaikan kabar baik dari laporan IMD World Competitiveness Ranking 2024, di mana Indonesia melompat signifikan ke posisi 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan efisiensi pemerintahan dan kinerja ekonomi yang membaik. Namun, di sisi lain, tata kelola pemerintahan masih menghadapi tantangan berat, sebagaimana tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang berada di angka 37 dengan peringkat 99 dari 180 negara versi Transparency International.
"Penguatan kompetensi dan karakter ASN menjadi sangat penting untuk memastikan birokrasi kita berjalan bersih, profesional, dan melayani dengan integritas. Sistem merit harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan ASN yang direkrut, dikembangkan, dan dipromosikan berdasarkan kualifikasi dan kinerja," tegasnya.
Secara khusus, Wakil Menteri menyoroti peran strategis Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ditekankan bahwa SDM aparatur di Kaltim harus menjadi pelopor perubahan dan contoh nyata profesionalisme ASN, apalagi dalam rangka persiapan IKN menjadi ibu kota politik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan dukungannya.
"Rakornas BPSDM ini adalah panggilan bagi seluruh aparatur di Kaltim untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur, kami tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga etalase profesionalisme birokrasi nasional. Kami di DPRD siap mendukung penuh alokasi anggaran dan kebijakan yang menunjang pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam implementasi sistem merit dan penguatan integritas, agar kami mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang unggul dan adaptif sejalan dengan semangat Indonesia Maju 2045," pungkasnya.
Rakornas ini juga membahas pentingnya perencanaan pembangunan berbasis bukti. ASN didorong untuk memiliki kemampuan analisis data yang baik agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien, serta benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Penguatan manajemen talenta juga menjadi fokus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang visioner dan berintegritas.
Acara yang berlangsung di Balikpapan pada hari Kamis (13/11/2025) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, pendiri konsep ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Ary Ginanjar Agustian, serta Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menyoroti tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang pada tahun 2024 mencapai 75,02, naik 0,63 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh peningkatan di aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
"Meskipun kita patut bersyukur, posisi IPM kita masih dalam kategori tinggi, belum sangat tinggi. Ini berarti upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia masih harus terus dipacu agar kita benar-benar menjadi bangsa yang kompetitif dan unggul di tingkat global," ujar Wamen.
Wamen juga menyampaikan kabar baik dari laporan IMD World Competitiveness Ranking 2024, di mana Indonesia melompat signifikan ke posisi 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan efisiensi pemerintahan dan kinerja ekonomi yang membaik. Namun, di sisi lain, tata kelola pemerintahan masih menghadapi tantangan berat, sebagaimana tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang berada di angka 37 dengan peringkat 99 dari 180 negara versi Transparency International.
"Penguatan kompetensi dan karakter ASN menjadi sangat penting untuk memastikan birokrasi kita berjalan bersih, profesional, dan melayani dengan integritas. Sistem merit harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan ASN yang direkrut, dikembangkan, dan dipromosikan berdasarkan kualifikasi dan kinerja," tegasnya.
Secara khusus, Wakil Menteri menyoroti peran strategis Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ditekankan bahwa SDM aparatur di Kaltim harus menjadi pelopor perubahan dan contoh nyata profesionalisme ASN, apalagi dalam rangka persiapan IKN menjadi ibu kota politik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan dukungannya.
"Rakornas BPSDM ini adalah panggilan bagi seluruh aparatur di Kaltim untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur, kami tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga etalase profesionalisme birokrasi nasional. Kami di DPRD siap mendukung penuh alokasi anggaran dan kebijakan yang menunjang pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam implementasi sistem merit dan penguatan integritas, agar kami mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang unggul dan adaptif sejalan dengan semangat Indonesia Maju 2045," pungkasnya.
Rakornas ini juga membahas pentingnya perencanaan pembangunan berbasis bukti. ASN didorong untuk memiliki kemampuan analisis data yang baik agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien, serta benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Penguatan manajemen talenta juga menjadi fokus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang visioner dan berintegritas.
-thumb.jpg)
