Ketua DPRD Kaltim Hadiri Reses Anggota DPR RI, Kolaborasi dan Sinergitas Kunci Peningkatan Pembangunan di Daerah

Sabtu, 29 Juli 2023 220
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masu’ud menghadiri Pelaksanaan Reses dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Anggota DPR RI Rudy Mas’ud di Gedung Kesenian, Balikpapan.
BALIKPAPAN. Pelaksanaan Reses dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Anggota DPR RI Rudy Mas’ud di Gedung Kesenian, Balikpapan pada Sabtu (29/7) lalu mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Menurut dia, momentum serap aspirasi langsung ini dianggap sebagai instrumen yang baik untuk memperoleh masukan dari Masyarakat serta melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

Hadirnya sejumlah wakil rakyat dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi hingga tingkat pusat kata dia merupakan kolaborasi yang apik sebagai bentuk sinergitas dalam meningkatkan pembangunan di daerah. “Jadi penting sinergitas kita dan kerjasama dalam membangun daerah,” kata pria yang akrab disapa Hamas ini.

Pelaksanaan reses disampaikan Hamas, juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di legislativ, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan, melalui mekanisme yang telah ditentukan.

“Nah, serap aspirasi ini lah salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses,” terang Legilator Karangpaci ini.

Menurut Poltisi Golkar ini, kolaborasi antara anggota DPR RI dengan anggota DPRD tingkat provinsi maupaun tingkat kabupaten/kota sangat penting untuk memudahkan dalam mengakomdir maupun merelisasikan apa yang menjadi asprasi Masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Rudy Mas’ud mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bersama-sama menyerap aspirasi, dengan menghadirkan Anggota DPRD Kaltim maupun Anggota DPRD Kota Balikpapan. “Prioritas pembangunan yang utama saat ini tentu saja adalah infrastruktur. Dengan teritorial Kaltim yang begitu luas tentu harus melibatkan banyak pihak, termasuk DPRD baik tingkat satu maupun tingkat dua,” sebut dia.

Dengan demikian, pria yang akrab disapa Harum itu menilai, perkembangan infrastruktur di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan cukup baik. “Tinggal pembenahan dan penambahan saja. Intinya kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Contohnya Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) telah mendukung Kota Beriman menjadi pintu gerbang Kaltim dan kini berpengaruh besar terhadap persiapan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Intinya bukan hanya kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tapi juga kebutuhan sekunder dan tersiernya. Balikpapan harus berbenah, tinggal ditingkatkan infrastrukturnya. Termasuk jembatan penghubung antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU),” imbuhnya. (hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)