Kenalkan Wisata Alam di Kubar Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Dampingi Pj Gubernur Kaltim ke Gunung S KUBAR.

Selasa, 14 Januari 2025 1075
WISATA ALAM : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Anggota DPRD Kaltim Yonavia mendampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat berkunjung ke Destinasi Wisata Gunung S, Selasa (14/1/2025)

Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim beserta jajaran OPD PemprovKaltim dan Pemkab Kutai Barat mengunjungi destinasi wisataGunung S yang ada di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Selasa (14/1/2025)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi KetuaDPRD Kaltim Hasanuddin Masud, dan Anggota DPRD Kaltim Yonavia menyampaikan, kunjungan Pj GubernurKaltim Akmal Malik bersama rombongan ke Kutai Barat sekaligus mengkampanyekan destinasi wisata yang ada di Kubar, salah satunya Gunung S.

“Kutai Barat menyimpan potensi wisata alam luar biasa. Satu dari beberapa obyek wisata yang ada di Tanaa Purai Ngerimanini adalah Gunung S. Ini pertama kalinya Pj Gubernur datang ke sini, jadi sekalian mengenalkan wisata alam yang ada di Kubar,” ujarnya.

Kampanye wisata alam  dikatakan Politisi Gerindra ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata alam dan menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di Kubarsekaligus upaya menjaga keindahan alam dan keberlanjutan pariwisata

“Di tengah tren global pariwisata berkelanjutan, kita menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar tren, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan,” beber Ekti

Tak kalah penting kata dia, untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Dirinya mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sarana dan prasaran lokasi wisata, seperti akses jalan maupun fasilitas memudahkan para wisatawan untuk berkunjung.

“Kalau sarana dan prasarana itu terpenuhi, saya yakni jumlah wisatawan yang datang akan meningkat. Ini juga akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat maupun peningkatan PAD dari sektor pariwisata,” terang Ekti.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat tiba di lokasi mengungkapkan kekagumannya atas keindahan alam Kubar yang melampaui ekspektasinya. “Tempat ini sangat luar biasa indahnya. Destinasi wisata ini sangat baik menjadi alternatif mendukung potensi pariwisata daerah penyangga IKN,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya mempersiapkan Gunung S sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan, terutama sebagai penyangga IKN. “Orang nanti pasti juga butuh hiburan. Jangan hanya menyiapkan mall di Balikpapan, tapi wisata rekreasi alam juga harus kita siapkan,” tambahnya.

Akmal mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas dasar, seperti akses air bersih dan listrik, agar wisatawan merasa nyaman. Termasuk pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah untuk memastikan destinasi ini tetap menarik. “Mari kita kelola tempat ini dengan bijaksana. Tetap menjaga kebersihan lingkungan,” pesan Akmal.

Terpisah, Bupati FX. Yapan menyampaikan bahwa Pemkab Kubar telah menyediakan fasilitas dasar untuk mendukung pengelolaan wisata oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis). Menurutnya, Gunung S semakin diminati wisatawan lokal maupun luar daerah, terutama saat hari libur. “Di hari libur banyak yang berwisata ke Gunung S, tidak hanya masyarakat Kubar saja, tapi juga ada yang berasal dari luar Kabupaten Kubar,” tandasnya. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)