Kawal Akselerasi Infrastruktur Pesisir, DPRD Kaltim Dampingi Gubernur dan Wagub Tinjau Rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb

Selasa, 15 Juli 2025 44
Anggota DPRD Kaltim Apansyah, Husin Djufrie, dan Syarifatul Sya’diah mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta Wakil Gubernur Seno Aji meninjau proyek rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, Selasa (15/7/2025)
BERAU — DPRD Kalimantan Timur menunjukkan komitmen nyata dalam pengawasan pembangunan infrastruktur strategis dengan turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji ke proyek rekonstruksi jalan Talisayan–Tanjung Redeb, Selasa (15/7/2025).

Tiga anggota DPRD Kaltim, yakni Apansyah, Husin Djufrie, dan Syarifatul Sya’diah, hadir langsung dalam peninjauan tersebut. Mereka menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan sepanjang 151 kilometer yang menjadi jalur utama penghubung antara wilayah pesisir dan pusat Kabupaten Berau.

“Keberadaan kami di sini bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga wujud komitmen legislatif untuk memastikan pembangunan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Berau,” ungkap Apansyah.

Politisi Golkar ini menekankan bahwa penguatan konektivitas wilayah pesisir adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, Senada, Husin Djufrie menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif bukan hanya penting, tapi menjadi fondasi utama dalam menghadirkan infrastruktur yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan ini juga mencerminkan sinergitas antara pemprov dan DPRD Kaltim dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, di mana konektivitas wilayah menjadi fondasi utama dalam pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, dan pariwisata.

Kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan, aspirasi, dan sinergi kelembagaan demi tercapainya pembangunan yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.