Jalan Rusak di Kubar, Veridiana Minta Kades Ajukan Permohonan Bankeu ke Pemprov Kaltim

11 November 2023

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), VeridianaHuraq Wang

SAMARINDA. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), VeridianaHuraq Wang, mengatakan sedikitnya ada sekitar sembilan desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang akses jalan utamanya masih rusak.

Melihat itu, Veridiana sapaan akrabnya, mengusulkan para Kepala Desa (Kades) untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar segera dialokasikan untuk perbaikan.

“Kami memang banyak mendapat keluhan soal jalan rusak dan Keluhan tersebut disampaikan oleh para Kades,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kubar itu menyampaikan, terlihat dengan adanya beberapa desa di Kubar yang memang memiliki akses jalan belum layak untuk dilintasi warga.

Namun, Veridiana mengatakan, bahwa berdasarkan informasi yang di dengar pihaknya, Pemprov Kaltim tengah merencanakan perbaikan jalan di wilayah Kubar.

“Terkait rencana itu, Kades yang ada berharap agar rencana perbaikan itu juga turut menyertakan wilayah mereka. Sehingga desa mereka juga bisa merasakan fasilitas yang bagus,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, dengan begitu peningkatan jalan Kubar bisa dilakukan.

Namun, perlu dipahami bahwa jalan yang rusak itu statusnya bukan jalan provinsi, maka untuk perbaikan memang bukan masuk di wewenang Pemprov Kaltim.

“Untuk itu, kami menyarankan agar pengajuan Bankeu bisa dilakukan para Kades. Sehingga, masyarakat di desa-desa itu juga bisa segera menikmati jalan yang mulus. Jadi usulkan saja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kubar, supaya bisa diteruskan ke Pemprov Kaltim,” ucap Veridiana.

Dirinya juga berharap, sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim yang juga dirasa tidak memungkinkan.

Sebab status jalan tersebut bukan jalan provinsi, membuat Pemprov Kaltim kesulitan karena bukan wewenangnya.

“Kami dari DPRD Kaltim juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk membantu perbaikan jalan di Kubar. Kami berharap, dengan adanya Bankeu ini, bisa membantu meringankan beban masyarakat di sana,” tukasnya. (hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ikuti Apel Gelar Pasukan, Akhmed Reza: Ungkapkan Limnas Garda Terdepan Pengamanan Pemilu 2024
admin 30 November 2023
0
BALIKPAPAN.  Mewakili Pimpinan, Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi mengikuti Apel Gelar Pasukan Penyerahan Bawah Kendali Operasi (BKO) Anggota Satlimnas Se-Kalimantan Timur Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis (30/11). Reza mengatakan Satlimnas dan Kepolisian merupakan bagian terintegrasi dari aparat keamanan dan ketertiban. Sehingga kedua lembaga aparatur keamanan ini memiliki peran penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi melalui pengamanan dan penertiban proses pemilihan umum 2024 mendatang. Turut mendampingi pemeriksaan pasukan, Reza melihat kesiapsiagaan personel jelang pemilu 2024. Ia sangat mengapreasi dan mengungkapkan bahwa DPRD Kalimatan Timur mendukung penuh, pelaksanaan Pemilu 2024 di benua etam berjalan khidmat dengan menjaga persatuan dan kekompakan. “Kita sebagai anggota legislatif hanya memonitor, yang jelas kami memberikan dukungan dalam rangka menjelang pemilu. Harus kompak dan Bersatu” ujar Reza saat di temui usai mengikuti apel gelar pasukan. Ia pun berharap, Pemilu 2024 dapat berlangsung kondusif. Dengan saling kompak dalam mendukung serta mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai. “Pada 14 Februari 2024 ini pemerintah telah menjadikan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional. Untuk itu, menghimbau Masyarakat semua agar hadir menyumbangkan hak suara di TPS masing-masing,” tandasnya. Wakil Kepolisian Daerah Kaltim Brigjen Polisi Mujiyono mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Pj Gubernur Kaltim yang telah menyerahkan BKO Satlinmas dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan daerah, termasuk Kapolres Kukar, Dandim 0906/Kukar, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kukar, dan sejumlah pejabat Satpol PP dari berbagai kabupaten/kota di provinsi kaltim. (HMS10).