Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Penegerian SMA di Kukar, Pastikan Akses Pendidikan dan Legalitas Lahan

Rabu, 26 November 2025 49
Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur pembahasan Unit Sekolah Baru (USB), Penegerian Sekolah, dan Kesiapan Lahan Sekolah di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA. Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rapat pembahasan Unit Sekolah Baru (USB), Penegerian Sekolah, dan Kesiapan Lahan Sekolah di Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Samarinda (26/11/25). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dibarengi dengan kesiapan legalitas lahan. “Fiskal daerah terbatas, jadi kita harus memastikan mana yang paling realistis dan siap dari sisi lahan maupun dokumen,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Andi Satya sapaan akrabnya, juga menyoroti potensi tergesernya tenaga pendidik lama ketika sekolah menjadi negeri. Andi Satya menegaskan, “Guru-guru yang sudah mengabdi jangan sampai tersingkir oleh tenaga baru. Penegerian tidak boleh mencederai mereka yang sudah lama membangun sekolah ini.” Ungkapnya. Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, mengingatkan bahwa penegerian di Muara Wis, Marangkayu, Kota Bangun, dan Muara Muntai harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Kami menghargai langkah Cabang Disdikbud Wilayah III, tapi semua harus didasari kebutuhan, bukan sekadar rencana,” katanya.

Kabid SMA Disdikbud Prov. Kaltim, Jasniansyah menjelaskan bahwa proses penegerian harus mengikuti Permendikbud No. 36/2014, termasuk kewajiban mencantumkan rencana induk pengembangan sekolah dan memastikan kesiapan standar pendidikan. Mereka menegaskan pentingnya status lahan yang clean and clear untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Terkait SMA Gotong Royong di Kota Bangun, pihak yayasan menyatakan siap menghibahkan seluruh aset. “Kami siap menyerahkan aset tanpa syarat. Yang kami harapkan hanya agar guru-guru tetap diberdayakan,” ujar pihak yayasan.

Kepala Cabang Disdikbud Wilayah III Prov Kaltim, Muhammad Rusli memaparkan berbagai temuan lapangan, termasuk keterbatasan akses pendidikan di desa-desa terpencil. Di Muara Wis, jarak tempuh dan beban ekonomi menjadi alasan utama masyarakat mendesak penegerian. Di Marangkayu, status filial yang telah berjalan dua dekade dinilai menghambat perkembangan sekolah dan membuat siswa menempuh perjalanan jauh ke sekolah induk. “Banyak siswa terhambat karena biaya transportasi dan risiko perjalanan,” jelas perwakilan cabang dinas.

Rapat ditutup dengan empat rekomendasi di antara lainnya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sekolah, penegasan status lahan yang harus bersih secara hukum, permintaan berita acara mengenai hibah SMA Gotong Royong, serta keharusan Disdikbud melakukan kajian akhir. DPRD memastikan rapat lanjutan akan digelar setelah seluruh syarat administrasi dan legalitas terpenuhi sepenuhnya. (hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Indeks