Harun Kritik Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Senin, 17 April 2023 883
Wakil Ketua BK DPRD Kaltim Harun Al Rasyid
SAMARINDA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebanyak dua juta ton sampai akhir Desember 2023. Bahkan, pengadaan 500 ribu ton pertama jika bisa dilaksanakan secepatnya. Penugasan tersebut jadi salah satu hasil rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik dan Idulfitri 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid mengingatkan Indonesia kaya akan tanah pertanian dan lautnya. Selain itu, petani baru saja memasuki panen raya, tapi harga beras dan gabah masih belum bagus. la mempertanyakan langkah pemerintah dan Bapanas untuk impor. "Indonesia ini kan tanahnya luas begitu juga lautnya. Seharusnya Indonesia jadi negara agraris dan maritim. Ini harusnya jadi prioritas pembangunan, yang menciptakan swasembada pangan,” ungkap, Minggu (9/4/2023).

Kerangka sampel area Badan Pusat Statistik (BPS) mengestimasi produksi beras pada Januari-April 2023 akan terjadi surplus beras pada Februari sekitar 320 ribu ton, pada Maret 2,84 juta ton, dan pada April 1,26 juta ton. "Harusnya Bulog dan pemerintah berpihak kepada petani Indonesia, bukan petani asing,"ujarnya.

Harun menyampaikan, jika mengutip laman resmi Bulog, saat ini realisasi SPHP oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan, realisasi pengadaan baru 48.513 ton. Hal itu menjadi angka yang sangat minim mengingat saat ini masih musim panen raya.

Penyerapan Bulog baru 48.513 ton dari perkiraan panen nasional 2023. Sedangkan, pada Januari 2023 defisit 1,2 juta ton. Menurutnya, konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksi bisa mencapai 2,54 juta ton. Artinya, sepanjang Januari-April 2023 diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras. "Faktanya setiap tahun pemerintah impor beras. Karena impor ini petani kita tidak terlindungi. Harga panen petani dalam negeri rendah. Posisi petani semakin lemah. Petani frustrasi dan semakin malas berproduksi," terangnya (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dukungan Penuh Pengembangan Kampus, DPRD Kaltim Kawal Kebutuhan Infrastruktur dan Lahan ITK
Berita Utama 25 Juni 2025
0
BALIKPAPAN. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas sejumlah kebutuhan vital guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan kampus. Wakil Rektor Bidang Non Akademik ITK Khakim Ghozali memimpin jalannya audiensi ini sekaligus memaparkan perkembangan terkini ITK, termasuk capaian akademik, serta progres strategis ITK. Hal ini disambut baik oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba, dan Sekretaris Komisi IV M.Darlis Pattalongi beserta anggota Komisi IV diantaranya Makmur HAPK, Fuad Fahruddin, Hartono Basuki, dan Syahariah Mas’ud. Dalam audiensi tersebut, ITK menyoroti beberapa permasalahan infrastruktur yang mendesak. Pertama, ITK meminta bantuan penerangan jalan umum untuk menunjang aktivitas belajar mengajar, terutama di malam hari, serta perbaikan jalan dari gerbang masuk hingga kawasan kampus. Selain itu, ITK juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pembangunan gerbang ITK yang terintegrasi dengan Kebun Raya Sungai Wein di Km.15. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba meminta ITK untuk melakukan rapat konsultasi maupun audiensi ke Pemerintah Provinsi Kaltim. “Pada prinsipnya kami mendukung, namun hal ini hendaknya harus segera disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Bagaimana respon terkait dukungan-dukungan maupun program Gubernur yang dapat disinergikan dengan kebutuhan ITK,” ucap Baba di Ruang Rapat LPPM ITK, Rabu (25/6/25). Dukungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pembangunan gerbang ITK dari ruas jalan tol Kariangau di Km.13 juga dinilai tak kalah pentingnya. Ditambah isu krusial lainnya yang disampaikan pihak ITK mengenai status penetapan lokasi lahan kampus seluas 310 hektare yang sudah kedaluwarsa. “Kami Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur siap kawal dan memfasilitasi agar proses pembebasan lahan seluas sekitar 310 hektare yang tercantum dalam MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilanjutkan,” tutur Baba. Dalam upaya percepatan penyelesaian berbagai persoalan ITK, melalui audiensi ini Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen akan memfasilitasi pertemuan antara ITK dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. (hms11)