Harga Bapokting Berpotensi Melonjak Tinggi Jelang Idulfitri, Pemprov Kaltim Diminta Lakukan Pengawasan

5 April 2023

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
SAMARINDA. Jelang hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri, lazimnya kenaikan harga bahan pokok penting (Bapokting) kerap terjadi. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menegaskan agar Pemprov Kaltim mampu mengawasi harga-harga bapokting agar tetap stabil.

Pria yang akrab disapa Tiyo itu tak hanya meminta Pempov Kaltim untuk mengawasi harga sembako di pasaran. Namun juga meminta keterlibatan pemerintah daerah di kabupaten dan kota. "Itu jadi upaya untuk pengawasan dalam mengawasi harga sembako di pasar. Sekaligus sebagai antisipasi kalau harga pangannya melonjak," ungkap Tiyo, Selasa (4/4/2023).

Dia juga meminta agar pemerintah di kabupaten dan kota bisa melakukan operasi pasar dan terus melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Menurut Tiyo, pemerintah harus mulai mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok dari sekarang.  "Biasanya harga itu melonjak naik kalau sudah seminggu sebelum masuk hari raya Idulfitri," sambungnya.

Di sisi lain, Tiyo menegaskan agar pelaku usaha yang bergerak sebagai distributor bapokting untuk tidak menumpuk barang yang biasa jadi pemicu harga bapokting meninggi. Jika dalam waktu dekat mulai terlihat tanda-tanda adanya kenaikan harga barang, maka Pemprov Kaltim bisa melakukan inspeksi mendadak ke seluruh daerah di Kaltim. "Belakangan ini yang terjadi itu strategi seakan-akan stok persediaan menipis. Jadi dimanfaatkan beberapa orang. Jadi jangan ditumpuk dan jangan dinaikkan harganya," tandasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks