Hadiri Pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim

Senin, 17 Juli 2023 266
APRESIASI : Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim, Masa Bhakti 2023-2027, di The Hall Pentacity Balikpapan, Sabtu (15/7/2023) malam.
BALIKPAPAN – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kalimantan Timur, Masa Bhakti 2023-2027, di The Hall Pentacity Balikpapan, Sabtu (15/7/2023) malam.

Usai pelantikan, Sapto memberikan selamat kepada seluruh Pengurus Perbakin Kaltim, khsusunya Ketua Roy Nirwan yang kedua kalinya menahkodai Perbakin Kaltim. “Selamat atas dilantiknya kembali Pak Roy Nirwan selaku Ketua Perbakin Kaltim Masa Bhakti 2023-2027,” ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus Perbakin Kaltim atas dedikasinya dalam meningkatkan prestasi cabor menembak di Kalimantan Timur. Terlebih support secara mandiri dari segi finansial oleh Ketua Perbakin Kaltim demi kemajuan Perbakin Kaltim.

“Apalagi saat ini, Perbakin telah menghasilkan 100 atlet junior yang sudah ada dikirim untuk berlaga hingga ke luar negeri seperti Korea. Artinya apa, memang beliau (Pak Roy) berhasil melakukan pengkaderan usia dini. Itu yang nantinya akan berkesinambungan,” terang Sapto.

Menurut dia, tinggal bagaimana support dari pemerintah, khusunya sarana dan prasarana. Seperti halnya permintaan dari pengurus Perbakin Kaltim agar DPRD Kaltim kedepannya turut memberikan dukungan secara penuh.

Legislatif dan Eksekutif selaku dari pemerintah daerah disampaikan Politis Golkar ini, harus bekerjasama mendukung peningkatan atlet di Kaltim, ta terkecuali atlit Perbakin Kaltim. “Tidak boleh jika hanya kita bangga, senang dan tepuk tangan atas prestasi atlit kita. Tapi yang utama adalah apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Artinya sarana dan prasana itu penting untuk mendukung meraka,” sebut Sapto.

Sementara itu, Wagub Hadi Mulyadi berharap Pengurus Perbakin yang baru dilantik dapat meningkatkar prestasi atlet penembak yang dapat mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Timur. “Harapan kami  kedepannya, kepengurusan baru mampu memberi nuansa dan semangat baru dalam membina organisasi untuk mencetak atlet-atlet olahraga menembak yang andal dan berprestasi,” ujarnya.

"Tidak mudah untuk memenangkan persaingan, kalau tidak menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan andal. Oleh karena itu, sumber daya manusia itu perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa bersaing dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya para atlet Perbakin," tambahnya.

Pada pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim, Masa Bhakti 2023-2027, hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar Perbakin Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto, Sekjen Perbakin Kolonel Nova Ismail Liyanto, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Mujiono, Ketua DPRD Balikpapan, Ketua Harian KONI Kaltim H Husinsyah, serta jajaran Forkopimda Kaltim. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pansus RPJMD Tegaskan Komitmen Percepatan Penuntasan Tapal Batas Wilayah Kaltim
Berita Utama 24 Juli 2025
0
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 terus mengakselerasi langkah strategis demi memastikan kejelasan kewilayahan yang adil dan komprehensif. Salah satu langkah kuncinya adalah melalui agenda konsultatif yang digelar di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, pada Kamis (24/7/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas institusi, antara lain Kasubdit Wilayah II Ditjen Adwil Kemendagri Teguh Subarto, Kepala Biro Pemerintahan Setda Kaltim Siti Sugianti, Asisten I Pemkab Berau Hendratno, Kabid PPM Bappeda Kaltim Misoyo, serta perwakilan dari instansi terkait. Dalam diskusi intensif tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) memaparkan sejumlah titik krusial yang masih menyisakan ketidakjelasan tapal batas antar kabupaten dan kota, seperti Paser dengan Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara dengan Kutai Barat, Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, Kutai Timur dengan Berau, dan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Tak hanya batas internal antar kabupaten dan kota, permasalahan batas wilayah antarprovinsi juga menjadi perhatian, khususnya antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Segmen batas seperti Kutai Barat dan Barito, Mahakam Ulu dengan Barito dan Murung Raya, serta Paser dengan Barito belum memperoleh kepastian hukum dari pemerintah pusat. “Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena batas wilayah belum jelas. Ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan APBD dan kejelasan kewenangan pembangunan,” tegas Syarifatul Sya’diah. Langkah koordinatif ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan RPJMD 2025–2029 disusun secara realistis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan dinamika dan aspirasi kewilayahan secara menyeluruh.  Selain itu, penyelesaian tapal batas diyakini dapat memperkuat integritas tata kelola pemerintahan, mencegah tumpang tindih pelayanan, serta memperjelas hak dan kewajiban daerah dalam pembangunan lintas sektor. Dengan kolaborasi aktif antara DPRD, Pemprov, dan Kemendagri, diharapkan percepatan penyelesaian batas wilayah ini segera mencapai kepastian hukum dan dapat diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan merata hingga ke pelosok Kalimantan Timur.(hms9/hms6)