Hadiri Pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim

Senin, 17 Juli 2023 294
APRESIASI : Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim, Masa Bhakti 2023-2027, di The Hall Pentacity Balikpapan, Sabtu (15/7/2023) malam.
BALIKPAPAN – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kalimantan Timur, Masa Bhakti 2023-2027, di The Hall Pentacity Balikpapan, Sabtu (15/7/2023) malam.

Usai pelantikan, Sapto memberikan selamat kepada seluruh Pengurus Perbakin Kaltim, khsusunya Ketua Roy Nirwan yang kedua kalinya menahkodai Perbakin Kaltim. “Selamat atas dilantiknya kembali Pak Roy Nirwan selaku Ketua Perbakin Kaltim Masa Bhakti 2023-2027,” ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus Perbakin Kaltim atas dedikasinya dalam meningkatkan prestasi cabor menembak di Kalimantan Timur. Terlebih support secara mandiri dari segi finansial oleh Ketua Perbakin Kaltim demi kemajuan Perbakin Kaltim.

“Apalagi saat ini, Perbakin telah menghasilkan 100 atlet junior yang sudah ada dikirim untuk berlaga hingga ke luar negeri seperti Korea. Artinya apa, memang beliau (Pak Roy) berhasil melakukan pengkaderan usia dini. Itu yang nantinya akan berkesinambungan,” terang Sapto.

Menurut dia, tinggal bagaimana support dari pemerintah, khusunya sarana dan prasarana. Seperti halnya permintaan dari pengurus Perbakin Kaltim agar DPRD Kaltim kedepannya turut memberikan dukungan secara penuh.

Legislatif dan Eksekutif selaku dari pemerintah daerah disampaikan Politis Golkar ini, harus bekerjasama mendukung peningkatan atlet di Kaltim, ta terkecuali atlit Perbakin Kaltim. “Tidak boleh jika hanya kita bangga, senang dan tepuk tangan atas prestasi atlit kita. Tapi yang utama adalah apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Artinya sarana dan prasana itu penting untuk mendukung meraka,” sebut Sapto.

Sementara itu, Wagub Hadi Mulyadi berharap Pengurus Perbakin yang baru dilantik dapat meningkatkar prestasi atlet penembak yang dapat mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Timur. “Harapan kami  kedepannya, kepengurusan baru mampu memberi nuansa dan semangat baru dalam membina organisasi untuk mencetak atlet-atlet olahraga menembak yang andal dan berprestasi,” ujarnya.

"Tidak mudah untuk memenangkan persaingan, kalau tidak menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan andal. Oleh karena itu, sumber daya manusia itu perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa bersaing dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya para atlet Perbakin," tambahnya.

Pada pelantikan Pengprov Perbakin Kaltim, Masa Bhakti 2023-2027, hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar Perbakin Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto, Sekjen Perbakin Kolonel Nova Ismail Liyanto, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Mujiono, Ketua DPRD Balikpapan, Ketua Harian KONI Kaltim H Husinsyah, serta jajaran Forkopimda Kaltim. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks