Hadapi Persoalan Learning Loss, Dewan Minta Guru Lakukan Interaktif ke Siswa

6 Oktober 2021

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati
SAMARINDA. Beberapa daerah di Benua Etam sebutan Kaltim sudah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara bertahap melalui program Sekolah Tangguh Covid-19 (STC). Tak terkecuali di Kota Samarinda. PTM bisa dilaksanakan lantaran Samarinda sudah turun ke PPKM level 2. Tetapi seiring berlangsungnya PTM justru muncul permasalahan baru yaitu learning loss.

Fenomena learning loss disebabkan terlalu lamanya siswa belajar melalui daring. Menyebabkan saat PTM, ada jeda waktu untuk siswa menyesuaikan dengan memahami mata pelajaran. Mengantisipasi fenomena learning loss tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltim Puji Setyowati mengimbau guru interaktif ke siswa. Menurutnya, memang perlu seni seorang guru untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa. “Mereka (siswa) sudah hampir dua tahun tidak ada tatap muka. Memang harus step by step. Mulailah dari mengembangkan daya pikir siswa,” ucap Puji.

Maka dari itu, pentingnya guru dapat melakukan beberapa tahapan untuk merangsang kembali kebiasaan-kebiasaan belajar tatap muka yang harus kembali dikenalkan ke siswa. “Misalnya pembelajaran apa yang harus dimulai dahulu, lalu apa yang bisa menyesuaikan di kelas. Sehingga siswa memulai tahapan itu dengann terlatih,” terang legislator Dapil Samarinda ini. Melalui cara tersebut, Puji berharap guru-guru memahami langkah untuk mengatasi learning loss dengan tetap melaksanakan PTM merujuk pada protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah. “Mudah-mudahan mendekati normal jangan sampai ada klaster baru,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)