Gelar Rakor Bersama Sekretariat DPRD Kaltim, Pansus Renja DPRD Kaltim Tahun 2026 Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

Senin, 23 Desember 2024 1059
Panitia Khusus Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2026 Gelar Rakor Bersama Sekretariat DPRD Kaltim di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Senin (23/12/24)

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 menggelar Rapat Koordinasi bersama Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (23/12/24).

Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Pansus SarkowiV. Zahry didampingi Wakilnya Muhammad Darlis dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman di Ruang Jati Lantai 8 Hotel Grand Jatra Balikpapan.

Hadir anggota pansus diantaranya, Muhammad Husni Fahruddin, Andi Satya Adi Saputra, Fuad Fachrudin, Abdurahman KA, La Ode Nasir, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun dan Didik Agung Eko Wahono. 

Sementara dari Sekretariat DPRD Kaltim dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional diantaranya Kepala Bagian dan Keuangan Hardiyanto, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andi Abd. Razaq, Kasubbag TU dan Kepegawaian Arief Nur Iman, Perisalah Legislatif Muda Akhmad Sofian, Vivi Haryani dan Hari Purwanto, Analis Kebijakan Ahli Muda Mohammad Andayani, Azhari, dan M.Irsan Arisadikin, Perencana Ahli Muda Ismi Nila Sawitry, Tenaga Ahli beserta staf Sekretariat DPRD Kaltim.

Rapat kali ini beragendakan pertama yakni evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD kaitannya dengan realisasi rencana kerja tahun anggaran 2024, kedua pemantapan pelaksanaan kegiatan DPRD dengan monitoring rencana kerja tahun anggaran 2025, ketiga monitoring tata kelola perjalanan dinas staf sekretariat dan hal-hal lain yang dianggap penting.

 

“Hari ini kita menggelar rapat dengan Sekretariat karena memang rencana kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” ucap Sarkowi V. Zahry mengawali pembahasan.

Sarkowi mengatakan dalam hal ini baik Pasca kerja Pansus bahkan seiring kerja Pansus nantinya harus ada penyelarasan dengan Sekretariat DPRD Kaltim dan penyelarasan itu akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltim untuk melakukan rapat pembahasan dengan Bappeda Kaltim khususnya dan TAPD pada umumnya.

“Bahan yang ada itu kita sudah melakukan daftar inventarisasi permasalahan dilandasi dengan semangat dan kebersamaan. Seperti yang ada ini, pada intinya hari ini kita ingin mendengarkan pemaparan Sekretariat, Bu Sekwan dan jajaran. Kemudian berdialog dengan kami tim Pansus, lalu mari kita buat kesepakatan-kesepakatan. Sehingga nantinya kalau sudah berbicara dengan Bappeda dan TAPD harapannya tidak ada perbedaan pandangandan ucapan,” pesannya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman kemudian menjelaskan perihal data yang menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan rapat bersama Pansus Renja DPRD Kaltim Tahun 2026. 

Penjelasan diantaranya terkait pagu dan realisasi per 31 Desember 2024, kendala dan hambatan sub kegiatan, pagu anggaran tahun 2025, pagu anggaranperjalanan dinas tahun 2024,kebijakan Sekretariat DPRD Kaltim terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, sistem kebijakan Sekretariat DPRD terkait perjalanan dinas kepada staf, serta terkait honorarium, dan pengadaan alat kerja

“Capaian realisasi kita per hari ini tanggal 23 Desember 2024 sebesar 77,41%, jadi ada kenaikan. Insyallah 77,41% per hari ini, karena hari ini ada 245 SPM yang masuk ke BPKAD itu semua kegiatan publikasi. Pelan-pelan mudah-mudahan di 31 Desember 2024 terealisasi sesuai harapan,” terang Sekwan Norhayati Usman.

Rapat kemudian diisi dengan sesi dialog antara tim Pansus Renja DPRD Kaltim tahun 2026 dengan jajaran Sekretariat DPRD Kaltim. 

Hasil dari rapat hari ini disampaikan Ketua Pansus Sarkowi V.Zahry untuk dapat dirincikan dalam bentuk matrik. Harapannya secara berangsur-angsur kemudian dirumuskan dalam bentuk uang

 

“Sehingga secara bertahap nantinya kita bisa menimbang dan memilih yang mana bisa kami follow up sesuai dengan jaringan dan kapasitas kami,” tutup Sarwoki mengakhiri rapat. (hms11)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks