DPRD Kaltim Minta Data Pendidikan Diperkuat Demi Hak Guru Honorer

Rabu, 4 Juni 2025 64
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi

SAMARINDA. Keterlambatan pencairan insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan. Namun, lebih dari sekadar soal teknis, persoalan ini dinilai menyentuh isu mendasar tentang keadilan administratif dan tata kelola data pendidikan di daerah.

 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa insentif bagi guru honorer bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak yang melekat sebagai bagian dari sistem penghargaan negara terhadap profesi pendidik. “Masalahnya bukan anggaran. Ini soal bagaimana negara memastikan sistem administrasinya bekerja adil untuk mereka yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa,” ujar Darlis.

 

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan insentif sering kali terganjal karena masalah validasi data guru di tingkat sekolah dan daerah. Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian sekolah. “Begitu data tidak sinkron atau tidak diperbarui, proses otomatis terhenti di pusat. Padahal ini menyangkut penghidupan para guru yang sudah bekerja keras,” katanya.

 

Menurut Darlis, masalah ini mencerminkan pentingnya digital literacy di sektor pendidikan, khususnya di lingkup administrasi sekolah. Ia mendorong agar pihak sekolah dan dinas pendidikan lebih aktif dan sigap dalam menjaga akurasi data. “Digitalisasi tidak hanya soal alat, tapi soal budaya kerja. Kalau Dapodik tidak diperbarui, maka guru bisa kehilangan haknya hanya karena kelalaian administratif,” tegas politisi PAN itu.

 

Ia juga menambahkan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim siap memfasilitasi ruang dialog antara guru honorer, sekolah, dan dinas pendidikan. Menurutnya, keterbukaan komunikasi adalah langkah awal untuk memperbaiki tata kelola kesejahteraan tenaga pendidik. “Ini menyangkut martabat profesi guru. Mereka tidak boleh lagi dirugikan karena sistem yang belum siap atau data yang tidak rapi. Saatnya semua pihak menyadari bahwa keadilan administratif adalah pondasi keadilan sosial,” pungkasnya. (adv/hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Kalbar, Bahas Strategi PAD dan Respons Kebijakan Transfer Pusat
Berita Utama 23 Oktober 2025
0
SAMARINDA — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, didampingi jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan staf Sekretariat DPRD Kaltim, menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (23/10/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi Kalbar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pertukaran pengetahuan dan studi komparatif. Fokus utama diskusi adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pajak alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar. Pertemuan juga menyoroti dinamika kebijakan nasional terkait penyesuaian skema transfer ke daerah, termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil. Kondisi ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan lokal. “Kami di Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada DBH. Ketika pusat melakukan penyesuaian, daerah penghasil harus bergerak cepat. Inovasi dalam pemungutan pajak dan perluasan basis PAD menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas Ananda Emira Moeis. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika nasional. “DPRD punya peran strategis dalam mendorong regulasi yang mendukung penguatan PAD. Kami terus mendorong agar kebijakan daerah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif dan berbasis data,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.  Ia mengapresiasi capaian Kaltim dalam menjaga tren positif PAD di tengah tekanan fiskal dari pusat. “Kami melihat Kaltim sebagai salah satu provinsi yang berhasil mengelola potensi pendapatannya secara progresif. Kami ingin belajar dari praktik-praktik baik yang bisa kami adaptasi di Kalbar,” ujarnya. Diskusi berlangsung dinamis, mencakup tantangan teknis pemungutan pajak, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga pentingnya dukungan regulasi daerah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kunjungan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan fiskal nasional. Di tengah tren desentralisasi fiskal yang menuntut kemandirian, pertukaran pengetahuan dan inovasi antarprovinsi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (akb)