DPRD Kaltim Dorong Pemkot Balikpapan Siapkan Infrastruktur Jalan

Rabu, 4 Desember 2024 569
Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo
BALIKPAPAN. Pemindahan Ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, memiliki dampak yang sangat luas. Di Kaltim sendiri, Peningkatan jumlah penduduk akan menjadi salah satu dampak akibat peralihan pusat pemerintahan ke IKN.

Oleh karena itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengingatkan sekaligus meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, terutama jalur layang atau flyover.

“Seiring beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan akan mengalami lonjakan jumlah penduduk. Kami butuh infrastruktur jalan yang memadai termasuk flyover untuk mengatasi kemacetan,” jelasnya.

Posisi strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim, membuat kota ini harus mempersiapkan perencanaan tata ruang kota, termasuk infrastruktur jalan.

“Pemkot harus merancang bagaimana mengelola pertumbuhan penduduk yang akan datang, baik di IKN maupun sekitar Balikpapan dan Samarinda,” ingatnya.

Dengan adanya dukungan dari semua pihak dan  alokasi anggaran yang tepat serta komitmen yang kuat, Balikpapan dapat menghadapi tantangan sebagai kota penyangga IKN dengan lebih baik.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)