Dorong Percepatan Pemerataan Listrik dan Air di Pedesaan, Dewan Desak Pemerintah

Senin, 11 Oktober 2021 104
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf
SAMARINDA. Anggota Fraksi Partai Demokrat Andi Faisal Assegaf mendorong pemerintah agar mempercepat pemerataan listrik dan air bersih di desa. Pasalnya, saat ini masih banyak wilayah di Kaltim, salah satunya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser masih ada wilayah yang belum tersentuh listrik dan air bersih.

Misalnya di Desa Tengin Baru, Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, dan Desa Tiwei. Masyarakat sering kali mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap masalah pasokan listrik di setiap desa. “Selama ini warganya memanfaatkan sumber lain sebagai pemasok listrik terutama pada malam hari,” ucapnya. Menurutnya, kondisi ini sudah puluhan tahun. Sehingga aspirasi yang ia terima ini akan dikoordinasikan dan diusung dalam rapat internal DPRD Kaltim serta pemerintah Kabupaten PPU. “Segera lah kita sampaikan hal ini,” sambungnya. 

Lanjutnya, dengan beragam masalah tersebut. Andi mendesak pemerintah segera menyediakan pemerataan pasokan listrik dan air bagi warga setempat. “Ini kan sudah puluhan tahun. Pemerataan listrik dan air belum sama sekali tersentuh. Jika itu ada tentunya perekonomian masyarakat akan membaik,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)
Indeks