Dorong Percepatan Konektivitas Wilayah Kubar-Mahulu, DPRD Kaltim Tinjau Progres Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang

Jumat, 17 Oktober 2025 5
Pimpinan dan Komisi III DPRD Kaltim meninjau progres pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (17/10/2025).

Ujoh Bilang— Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Jumat (17/10). 

Kegiatan ini difokuskan pada monitoring progres pembangunan jalan penghubung Tering–Ujoh Bilang sepanjang 28 kilometer, yang terbagi dalam empat segmen. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, Sugiyono dan Baharuddin Muin, turun langsung ke lapangan.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan prioritas strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat Mahakam Ulu yang selama ini bergantung pada jalur Sungai Mahakam sebagai akses utama transportasi.

“Hari ini kami melakukan monitoring langsung terhadap pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang, segmen 1 hingga segmen 4. Dari hasil tinjauan lapangan, segmen 1 menunjukkan progres yang cukup baik, telah mencapai 80 persen. Segmen 3 juga relatif maju dengan capaian sekitar 60 persen. Namun, segmen 2 dan segmen 4 masih tertinggal, masing-masing progres baru menyentuh 20 persen dan 24 persen,” ujar Ekti.

Ia menegaskan bahwa waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas, dengan sisa masa kontrak kurang lebih 70 hari. Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong agar kontraktor pelaksana dapat bekerja lebih optimal dan fokus pada percepatan penyelesaian pekerjaan.

“Kami telah menyampaikan bahwa pada akhir Desember nanti akan dilakukan monitoring akhir. Harapan kami, seluruh pihak yang terlibat dapat menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan ini. Jalan penghubung antara Kubar dan Mahulu bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Mahakam Ulu yang sangat merindukan akses darat yang layak,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kaltim juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang menghambat progres pembangunan, khususnya pada segmen 2 dan segmen 4. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan ketersediaan material konstruksi seperti batu dan semen.

“Kami minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana agar persoalan material ini dapat segera diatasi. Dalam kunjungan sebelumnya, kami sudah tegaskan, ‘Siap tidak materialnya?’ Jawaban mereka selalu ‘siap’. Namun kenyataannya, progres di lapangan masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Ekti.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah provinsi. Pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang diharapkan mampu membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mahakam Ulu.

“Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar pembangunan ini selesai tepat waktu. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal keadilan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Ekti.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, turut memberikan pandangannya terkait hasil monitoring pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang. Ia menilai bahwa proyek ini memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kaltim.

“Kami melihat langsung bagaimana jalan ini menjadi harapan besar masyarakat Mahakam Ulu. Oleh karena itu, kami mendorong agar pelaksana proyek dapat bekerja lebih maksimal dan menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Abdurrahman.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja di lapangan agar progres pembangunan dapat terus meningkat, terutama pada segmen yang masih tertinggal. “Kami berharap seluruh pihak yang terlibat, baik kontraktor, PPK, maupun pemerintah daerah, dapat terus bersinergi dan mengatasi kendala teknis secara cepat dan tepat. Koordinasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan proyek ini,” tambahnya.

Politisi PAN ini juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “DPRD akan terus mengawal dan mendampingi proses pembangunan ini. Harapan kami, jalan Tering–Ujoh Bilang dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses dan meningkatkan mobilitas ekonomi,” tutupnya. (adv/akb)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinkronisasi Raperda Pendidikan Kaltim, Tegaskan Karakter dan Kearifan Lokal Sebagai Pondasi
Berita Utama 17 Oktober 2025
0
BALIKPAPAN - Dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berakar pada nilai karakter dan kearifan lokal, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggara Pendidikan DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja intensif bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Acara yang berlangsung, Jumat (17/10/2025), rapat kerja ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan substansi dan legal drafting Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan dengan regulasi nasional, sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam membentuk generasi berkarakter.   Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan ranperda tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kontekstual dengan realitas sosial dan budaya Kaltim.   "Tujuan utama rapat ini adalah menyinkronkan legal drafting dan substansi Raperda agar tidak tumpang tindih dengan aturan pusat. Kami ingin membuat peraturan yang fleksibel, tapi tetap kuat secara hukum,” ujar Sarkowi.   Ia menambahkan bahwa masukan dari Kemendagri menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penyusunan Raperda, agar mampu mengakomodasi dinamika regulasi nasional. Di sisi lain, daerah tetap diberi ruang untuk menonjolkan identitas lokal yang mencerminkan kekhasan Kalimantan Timur.   “Dalam pembahasan, kami menekankan pentingnya muatan lokal khas Kaltim, baik dalam konteks budaya, etika, maupun karakter masyarakatnya. Pendidikan itu bukan sekadar mencetak orang cerdas, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak dan berkarakter kuat,” ungkapnya.   Rapat juga mengulas strategi inovasi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal di seluruh wilayah Kaltim, dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.   “Pendidikan yang efektif harus melibatkan semua pihak. Kami ingin memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan maksimal agar kualitas pendidikan di Kaltim meningkat secara merata,” lanjut Sarkowi.   Hasil pembahasan ini akan menjadi pijakan bagi Pansus untuk menyusun laporan kerja yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim pada 21 Oktober 2025. Selanjutnya, raperda akan menjalani uji publik dan proses fasilitasi di Kemendagri sebelum masuk tahap pengesahan.   "Kesimpulannya, kami sedang melakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun substansi. Harapannya, raperda ini menjadi pondasi pendidikan Kaltim yang berkarakter, adaptif, dan berpijak pada nilai-nilai lokal,” tutup Sarkowi. (adv/hms7)
Indeks