Dorong Percepatan Konektivitas Wilayah Kubar-Mahulu, DPRD Kaltim Tinjau Progres Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang

Jumat, 17 Oktober 2025 79
Pimpinan dan Komisi III DPRD Kaltim meninjau progres pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (17/10/2025).

Ujoh Bilang— Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Jumat (17/10). 

Kegiatan ini difokuskan pada monitoring progres pembangunan jalan penghubung Tering–Ujoh Bilang sepanjang 28 kilometer, yang terbagi dalam empat segmen. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, Sugiyono dan Baharuddin Muin, turun langsung ke lapangan.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan prioritas strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat Mahakam Ulu yang selama ini bergantung pada jalur Sungai Mahakam sebagai akses utama transportasi.

“Hari ini kami melakukan monitoring langsung terhadap pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang, segmen 1 hingga segmen 4. Dari hasil tinjauan lapangan, segmen 1 menunjukkan progres yang cukup baik, telah mencapai 80 persen. Segmen 3 juga relatif maju dengan capaian sekitar 60 persen. Namun, segmen 2 dan segmen 4 masih tertinggal, masing-masing progres baru menyentuh 20 persen dan 24 persen,” ujar Ekti.

Ia menegaskan bahwa waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas, dengan sisa masa kontrak kurang lebih 70 hari. Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong agar kontraktor pelaksana dapat bekerja lebih optimal dan fokus pada percepatan penyelesaian pekerjaan.

“Kami telah menyampaikan bahwa pada akhir Desember nanti akan dilakukan monitoring akhir. Harapan kami, seluruh pihak yang terlibat dapat menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan ini. Jalan penghubung antara Kubar dan Mahulu bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Mahakam Ulu yang sangat merindukan akses darat yang layak,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kaltim juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang menghambat progres pembangunan, khususnya pada segmen 2 dan segmen 4. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan ketersediaan material konstruksi seperti batu dan semen.

“Kami minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana agar persoalan material ini dapat segera diatasi. Dalam kunjungan sebelumnya, kami sudah tegaskan, ‘Siap tidak materialnya?’ Jawaban mereka selalu ‘siap’. Namun kenyataannya, progres di lapangan masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Ekti.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah provinsi. Pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang diharapkan mampu membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mahakam Ulu.

“Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar pembangunan ini selesai tepat waktu. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal keadilan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Ekti.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, turut memberikan pandangannya terkait hasil monitoring pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang. Ia menilai bahwa proyek ini memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kaltim.

“Kami melihat langsung bagaimana jalan ini menjadi harapan besar masyarakat Mahakam Ulu. Oleh karena itu, kami mendorong agar pelaksana proyek dapat bekerja lebih maksimal dan menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Abdurrahman.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja di lapangan agar progres pembangunan dapat terus meningkat, terutama pada segmen yang masih tertinggal. “Kami berharap seluruh pihak yang terlibat, baik kontraktor, PPK, maupun pemerintah daerah, dapat terus bersinergi dan mengatasi kendala teknis secara cepat dan tepat. Koordinasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan proyek ini,” tambahnya.

Politisi PAN ini juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “DPRD akan terus mengawal dan mendampingi proses pembangunan ini. Harapan kami, jalan Tering–Ujoh Bilang dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses dan meningkatkan mobilitas ekonomi,” tutupnya. (adv/akb)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Indeks