Dorong Penguatan Layanan RSUD se-Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim Apresiasi Capaian Kinerja Semester I

Jumat, 11 Juli 2025 29
Rapat Kerja Komisi IV Bersama RSUD se-Kaltim
BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Kaltim dalam rangka evaluasi capaian program kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom C Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, didampingi Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, serta anggota komisi lainnya.

Dalam suasana penuh semangat kolaboratif, Komisi IV menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja rumah sakit yang dinilai menunjukkan progres positif. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan kesehatan di daerah, sekaligus bukti komitmen RSUD dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara profesional. “Pelaksanaan SOP yang baik adalah fondasi utama dalam menjaga mutu layanan dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Komisi IV juga mendorong RSUD untuk mulai merumuskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penganggaran dan pelayanan kesehatan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dinilai krusial dalam menciptakan sistem layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis, Komisi IV merekomendasikan agar RSUD menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mencakup penyediaan alat kesehatan berteknologi tinggi, pelatihan tenaga medis, dan pengembangan sistem informasi rumah sakit. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat proses akreditasi, mendorong inovasi layanan, serta meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Senada, Anggota Komisi IV, Agusriyansyah Ridwan, turut menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBD Provinsi maupun BLUD menunjukkan progres yang baik. “Alhamdulillah, kita lihat realisasinya on the track. Rata-rata capaiannya ada di angka 50 persen di semester pertama ini,” ungkapnya.

Agus juga meminta kepada seluruh direktur rumah sakit untuk segera menyusun skala prioritas terhadap 13 standar pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan. “Kita minta masing-masing direktur membuat klasifikasi dan prioritas dari standar pelayanan yang ada. Ini penting dalam menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit kita,” tegasnya.

Melalui forum ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (hms7-mon)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Dorong Optimalisasi Penempatan Alumni PPG untuk Pemenuhan Kebutuhan Guru
Berita Utama 14 Oktober 2025
0
Samarinda - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya alam mendorong optimalisasi penempatan alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru gelombang II Tahun 2024 di wilayah Kaltim. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Ikatan Alumni PPG yang berlangsung di Gedung D lanti III Kantor DPRD Kaltim, Senin (14/10/2025), sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan mutu pendidikan daerah.   Audiensi yang dipimpin langsung Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi didampingi Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin, jajaran Disdikbud, PTP Farida, Penelaah Teknis Kebijakan Singgih, serta perwakilan alumni PPG seperti Rahmat Nur, Darin Nabila, Artama Putra, Jeko, Maulana Husin, dan M. Alif.   Darlis Pattalongi menuturkan PPG merupakan bagian dari calon guru yang bersertifikasi dan berstandar guru nasional. Oleh sebab itu, guna mendorong optimalisasi penempatan alumni PPG, pihaknya meminta agar ikatan alumni PPG membangun komunikasi aktif dengan Disdikbud Kaltim sebagai langkah strategis koordinatif.   “Meminta data rinci dari Ikatan Alumni PPG terkait preferensi dan kualifikasi alumni yang siap mengabdi di Kaltim. Kemudian, data tersebut dikoordinasikan kepada Disdikbud Kaltim untuk disinkronkan dan ditindaklanjuti,”terangnya.   Selain itu, Komisi IV juga mendorong Pemprov Kaltim menjadikan alumni PPG sebagai sumber utama pemenuhan tenaga guru melalui jalur meritokrasi atau penghargaan berdasarkan prestasi.   Pada kesempatan itu, Fadly Imawan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dikaji bersama, yakni pemetaan kebutuhan guru secara rinci dan berbasis data. Penyaluran alumni PPG berdasarkan kebutuhan wilayah, penguatan regulasi agar PPG dapat melakukan pengabdian pada satuan pendidikan, dan pembukaan kembali jalur PPPK yang mengakomodir alumni PPG.   Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk melakukan kajian tentang kebutuhan guru se-Kaltim, guna memberikan kemudahan dalam distribusi guru pada satu pendidikan.   “Sejak lulus PPG, mereka ada yang bekerja sebagai ojek online, mengajar les privat, hingga mengajar di sekolah swasta dan pesatren. Tentu, Sebagian dari profesi itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka dapat. Padahal, dengan kemampuan dan kualifikasi mereka sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah,” terangnya.     Koordinator Alumni PPG Rahmat Nur menyampaikan bahwa sebanyak 241 mahasiswa PPG telah menyatakan preferensi untuk mengabdi di Kalimantan Timur. Namun, tumpang tindih birokrasi  menjadi kendala utama dalam penyaluran tenaga guru. “Kami sudah berkomitmen sejak awal untuk mengabdi di Kaltim, tapi belum ada kejelasan mekanisme penempatan,” ujarnya.   “Tidak sedikit lulusan PPG calon guru yang menganggur karena tidak ada kejelasan seleksi CASN kedepan. Padahal, urgensi pemberdayaan PPG adalah memberdayakan kompetensi yang berdampak pada indeks pembangunan manusia di Kaltim, dan mendapatkan guru yang kualitasnya telah diakui oleh pemerintah pusat melalui program prioritas sekolah rakyat,”tuturnya.   Plt Kadisdikbud Kaltim Armin menyampaikan bahwa sebaran guru di Kaltim saat ini mencapai 11 ribu orang, dengan kebutuhan yang terus berubah akibat mutasi dan pensiun. “ Alumni PPG telah menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK dan siap ditempatkan di wilayah mana pun sesuai kebutuhan,” katanya. (hms4)
Indeks