Dorong Penguatan Layanan RSUD se-Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim Apresiasi Capaian Kinerja Semester I

Jumat, 11 Juli 2025 44
Rapat Kerja Komisi IV Bersama RSUD se-Kaltim
BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Kaltim dalam rangka evaluasi capaian program kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom C Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, didampingi Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, serta anggota komisi lainnya.

Dalam suasana penuh semangat kolaboratif, Komisi IV menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja rumah sakit yang dinilai menunjukkan progres positif. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan kesehatan di daerah, sekaligus bukti komitmen RSUD dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara profesional. “Pelaksanaan SOP yang baik adalah fondasi utama dalam menjaga mutu layanan dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Komisi IV juga mendorong RSUD untuk mulai merumuskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penganggaran dan pelayanan kesehatan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dinilai krusial dalam menciptakan sistem layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis, Komisi IV merekomendasikan agar RSUD menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mencakup penyediaan alat kesehatan berteknologi tinggi, pelatihan tenaga medis, dan pengembangan sistem informasi rumah sakit. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat proses akreditasi, mendorong inovasi layanan, serta meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Senada, Anggota Komisi IV, Agusriyansyah Ridwan, turut menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBD Provinsi maupun BLUD menunjukkan progres yang baik. “Alhamdulillah, kita lihat realisasinya on the track. Rata-rata capaiannya ada di angka 50 persen di semester pertama ini,” ungkapnya.

Agus juga meminta kepada seluruh direktur rumah sakit untuk segera menyusun skala prioritas terhadap 13 standar pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan. “Kita minta masing-masing direktur membuat klasifikasi dan prioritas dari standar pelayanan yang ada. Ini penting dalam menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit kita,” tegasnya.

Melalui forum ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (hms7-mon)
TULIS KOMENTAR ANDA
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.