Dorong Otorita IKN Kedepankan Penyedia Jasa Konstruksi Lokal, Seno Aji Ikuti Seminar Nasional Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi

Jumat, 27 Oktober 2023 177
SEMINAR : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat mengikuti acara Seminar Nasional di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (26/10).
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Seminar Nasional dengan
tema “Strategi Dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta
Pelaku Jasa Konstruksi Di Provinsi Kalimantan Timur”. Acara yang digagas Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim itu digelar di Ballroom
Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (26/10).

Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih pada Dinas PUPR-PERA
Kaltim yang telah menyelenggarakan seminar nasional tersebut.

Seperti diketahui, lanjutnya, IKN sudah berjalan dan melalui badan otorita, progresnya
cukup cepat. “Tentu saja progres ini akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja maupun
jasa konstruksi yang ada di Kaltim,” kata Seno Aji.

Ia mendorong pihak otorita IKN untuk selalu mengedepankan penyedia jasa konstruksi lokal
dalam pembangunan IKN.

“Kaltim ini sudah dipilih oleh Presiden sebagai ibu kota negara. Maka sangat baik apabila
badan otorita bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil
yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal,” ujarnya.

Ia berharap, kedepannya para pelaku jasa konstruksi ini memiliki kerja sama operasi atau
KSO dengan perusahaan-perusahaan tingkat nasional. Seperti contoh, BUMN melakukan
KSO dengan perusahaan lokal, sehingga perusahaan lokal tersebut ikut bangkit.

“Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para
pelaku jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam
pembangunan Kaltim,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Seno Aji, banyak mahasiswa yang ikut dalam seminar nasional ini. “Karena
ini adalah menjadi masa depan kalian nantinya sebagai masyarakat jasa kontruksi Kaltim
yang baik,” sebutnya.

Politisi partai Gerindra ini mengatakan, Kaltim saat ini telah mengesahkan anggaran kurang
lebih Rp 20,6 triliun untuk tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, total anggaran APBD
mencapai Rp 25,6 triliun.

“Artinya Kaltim akan sangat banyak sekali pembangunannya. Untuk itu juga diperlukan
partisipasi bapak ibu sekalian dalam membangun ibu kota Provinsi Kaltim, dalam hal ini
Samarinda dan juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim,” pungkasnya.

Dilain pihak, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya berpesan kepada pelaku
usaha jasa konstruksi agar lebih berperan aktif tidak hanya dalam pembangunan kawasan
IKN yang luasnya sekitar 256 ribu hektare, tetapi juga buffer zone atau daerah penyangga,
yaitu kabupaten/kota di wilayah Kaltim yang luasnya 12,7 juta hektare.

“Dukungan yang diberikan Kaltim juga harus profesional. Di sinilah peran pelaku usaha jasa
konstruksi agar jangan terjadi disparitas yang tinggi antara tetangga sebelah (IKN dan
daerah mitra). Belajar dari Jakarta dan wilayah sekitarnya. Artinya kita tetap dorong
pembangunan IKN sebagai komitmen nasional, tetapi kita juga ingin perhatian diberikan
kepada daerah-daerah buffer ini, terutama untuk konektivitas dan konstruksi untuk
pelayanan publik, yang harus seimbang dengan konstruksi di IKN. Agar tidak terjadi
persoalan sosial di masyarakat sekitar kawasan IKN,” tuturnya sekaligus membuka acara
seminar.

Tampak hadir dalam seminar nasional tersebut, mewakili kepala Otorita IKN  Thomas Umbu
Pati Tena Bolodadi, mewakili Menteri PUPR RI Trisasongko Widianto, Ketua Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono, Ketua Asosiasi Tenaga Ahli
Konstruksi Indonesia (ATAKI) Manahara Robert Siahaan, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Aji
Muhammad Fitra Firnanda, para pelaku usaha konstruksi, dan mahasiswa perguruan tinggi
di Balikpapan. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks