Diskusi Panel Rencana Penerapan Tilang Elektronik

Senin, 12 April 2021 310
APRESIASI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri diskusi panel penerapan Zero Tolerance dan rencana penegakkan tilang secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Ruang Mahakam, Polda Kaltim, Kamis (8/4) lalu.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara diskusi panel penerapan Zero Tolerance dan rencana penegakkan tilang secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Ruang Mahakam Polda Kaltim, Kamis (8/4) lalu.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak. Adapun rangkaian acara dimaksud, guna meningkatkan disiplin berlalulintas bagi masyarakat Kaltim sekaligus mendukung pemerintah meningkatkan pendapatan daerah.

Disampaikan Herry, sapaan akrabnya, bahwa  dua kebijakan ini akan terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga pada saat aturan ini dilaksanakan, masyarakat sudah menerima dan menyadari bahwa aturan itu sudah diberlakukan. “Tujuannya ini dalam rangka pemberitahuan. Cara yang kita lakukan dalam sosialisasi ini, ada yang dengan terjun langsung ke lapangan oleh petugas,” ujarnya.

Salah satu bentuk sosialisasinya juga  lanjut dia, yakni melalui forum akademis dalam bentuk diskusi panel, dengan melibatkan seluruh Polres dan Polsek se Kaltim. Baik secara langsung maupun virtual. “Dengan diskusi panel ini, para peserta yang hadir bisa mengerti serta meneruskan informasi terkait ETLE dan Zero Tolerace kepada masyarakat lainnya. Mudahan dari sini peserta bisa juga menularkan informasi kepada masyarakat yang lainnya,” sebut Harry.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan apresiasi kepada Polda Kaltim beserta seluruh jajarannya yang terus berupaya menegakkan hukum lalu lintas jalan. “saya kira ini sangat program ini sangat bagus kedepannya. Karena, tidak akan ada lagi pelanggaran lalulintas yang tidak diketahui,” tuturnya.

 Selain untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan. Program ETLE sebut dia, tentu juga akan berdampak pada sumber PAD dari sektor pajak kendaraan. Pasalnya, dengan adanya kecanggihan alat yang akan digunakan dalam penerapan tilang elektronik, maka kendaraan yang tertunggak pajaknya akan terdata secara sistematis.

“Jadi, kendaraan yang telat bayar pajak atau sama sekali yang belum bayar pajak akan ketahuan saat kena tilang. Artinya, pajak yang terbayarkan nantinya, dari kendara yang kena tilang otomatis masuk dalam kas daerah,” beber Samsun.

Apalagi di era serba digital saat ini, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi. “Saya kira kesiapan sumber daya manusianya sudah siap. Mungkin tinggal kesiapan anggaran untuk membeli alatnya,” urainya.

Tentu kata dia, DPRD Kaltim sebagai bagian dari Forkopimda akan terus mensuport upaya Polda Kaltim, termasuk eksekutif. “Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, mesti terlibat bersama-sama untuk pengadaan alat yang dibutuhkan. Kami di DPRD Kaltim juga siap memberikan dukung anggaran,” pungkas Samsun. (adv/hms6)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim
Berita Utama 25 Maret 2025
0
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (25/3/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.  Pada kesempatan itu, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan masukan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada saat pembahasan RPJMD dan RKPD Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menuturkan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun kedepan. Selain itu, penting untuk melakukan penyelarasan mulai dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.  “Bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, karena sampai saat ini harus diakui masih banyak infrastruktur jalan khususnya di daerah pedesaan yang masih memerlukan sentuhan dan perhatian bersama,”kata Ekti Imanuel didampingi Sigit Wibowo dan Abdul Rahman Agus. Sigit Wibowo mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal yang menjadi kondisi rill di masyarakat. Ia menjelaskan salah satunya, nasib honorer yang perlu untuk terus diperjuangkan.  “Banyak jalan nasional yang perlu dibenahi, DPRD mengajak berjuang bersama untuk mendapatkan perhatian pusat,”sebutnya. Sigit menambahkan perlu dilakukan penambahan runway di bandar udara. “Kemudian Jalan Mulawarman arah ke Gunung Tembak masuk status provinsi. Harus dilakukan pembenahan termasuk pelebaran. Untuk itu aset nasional harus dimaksimalkan agar mampu bermanfaat dan mampu menambah pendapatan daerah,”terangnya.  Muhammad Darlis Pattalongi bergabung via daring menyampaikan RPJMD salah satu fungsinya cerminan visi misi kepala daerah, tetapi bukan satu satunya acuan itu tetapi ada beberapa hal yakni RPJMD kedepan harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam membangun Kaltim kedepan.  Menurutnya, seberapa besar APBD tidak akan cukup membiayai seluruh pembangunan di Kaltim secara bersamaan, oleh sebab itu harus dihitung skala prioritas lima tahun kedepan.  "Bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, kalau kedua hal ini bisa dilakukan pemerintah maka bisa dikatakan berhasil," katanya.  Kemudian, lanjut Darlis, harus dipastikan betul apa yang disusun sudah sesuai dengan RPJMN, Ini penting dalam rangka menghadirkan proyek strategis nasional di Kaltim, hal ini didasarkan pada salah satu faktor pertimbangan pusat memberikan bantuan ke daerah dengan melihat proyek strategis nasional di daerah tersebut.  "Daya tampung rumah sakit umum Daerah tidak ada peningkatan. Disatu sisi ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi disisi lain masih kurangnya tenaga medis hingga sapras masih kurang. Oleh sebab itu kedepan harus menjadi perhatian dan bisa terus ditingkatkan,"tuturnya.  Pihaknya berharap pemerintah provinsi memicu komoditas unggulan sehingga perekonomian bisa ditingkatkan. Selain itu, perlunya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi di Kaltim.  Kepala Bappeda Yusliando memaparkan  pendekatan penyusunan Ranwal Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan memperhatikan visi, misi dan program unggulan gubernur/wakil gubernur, RPJMN Tahun 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMD, RPJPD Tahun 2025-2045, hasil evaluasi Tahun ke-1 RPD 2024-2026, dan lainnya.  Ia menambahkan, ada enam permasalahan pokok pembangunan daerah, yakni belum meratanya kualitas dan daya saing sumber budaya manusia, masih lambannya transformasi ekonomi, belum meratanya infrastruktur dasar dan insfrastruktur penunjang ekonomi, kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah. "Selain itu, tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup, dan velyn optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (hms4)
Indeks