Di Hari Kemerdekaan, Pusat Harus Perhatikan Kebutuhan Vaksin di Kaltim

18 Agustus 2021

: Wakil DPRD Kaltim Seno Aji saat diwawancarai usai mengikuti Upacara HUT ke-76 RI, Selasa (17/8/2021)
SAMARINDA. Wakil DPRD Kaltim Seno Aji berharap di Hari Kemerdekaan RI ke-76 agar pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan masalah vaksin untuk Kaltim. “Harapan di hari kemerdekaan ini agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Kami di legislatif juga berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah vaksin untuk Kaltim,” ungkapnya di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Selasa (17/8/2021).

Pasalnya, saat ini masyarakat yang memperoleh vaksin baru sekitar 20 persen dari 3,7 juta keseluruhan penduduk Kaltim. “Itulah mengapa Kaltim disoroti mendapat rapot merah, kenyataannya pemerintah pusat sendiri tidak memberikan perhatian khusus untuk vaksin,” jelasnya.

Disinggung terkait sejumlah vaksin Sinovac dan Moderna yang baru-baru ini datang tidak sampai 10 ribu vial, Seno merasa bahwa vaksin yang datang ini sangat kurang untuk penduduk Kaltim. “Kita berharap vaksin yang datang lebih banyak lagi buat masyarakat, karena dari 20 persen itu kan masih butuh jutaan vaksin untuk Kaltim. Jadi sangat kurang,” tegasnya.

Oleh sebab itu, unsur pimpinan legislatif sangat mendukung sepenuhnya Pemprov Kaltim mendorong pemerintah pusat agar secepatnya memberi lebih banyak vaksin kepada masyarakat Kaltim. “Mudah-mudahan dengan 17 Agustus ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sesuai slogannya Kaltim Berdaulat,” paparnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan vaksin tersebut kepada kabupaten/kota di Kaltim. “Jadi tidak ada lagi tawar menawar tidak ada vaksin,” ujarnya (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)