Dewan Imbau Manfaat Vaksinasi Pada Masyarakat

Senin, 11 Oktober 2021 169
Jawad Sirajuddin
SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin mengimbau kepada masyarakat Kaltim agar tetap terus berpartisipasi dalam melaksanakan vaksin baik bagi diri pribadi maupun keluarga terdekat agar mendapatkan herd immunity.

Ia menjelaskan, herd immunity atau kekebalan kelompok adalah keadaan ketika masyarakat sudah imun (kebal) terhadap penyakit menular. “Bila sebagian besar orang sudah imun, maka penyebaran penyakit semakin kecil, sehingga efek yang ditimbulkannya pun tidak akan separah kondisi awal,” jelasnya.
Menurutnya, mengejar herd immunity juga berarti akan melindungi kelompok rentan yang tak bisa divaksin, misalnya karena kondisi kesehatan seperti alergi terhadap vaksin. “Jadi, vaksin covid 19 tak sebatas melindungi diri kita sendiri, tapi juga secara tak langsung menyelamatkan mereka yang kondisinya rentan,” ujarnya.
Politikus PAN ini juga menyampaikan bahwa manfaat vaksinasi kepada masyarakat tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid 19, namun juga mendorong terbentuknya herd immunity, dan bisa meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. “Vaksin covid 19 ini memberi banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, saya mengajak kepada masyarakat Kaltim untuk tidak ragu atau takut menjalani vaksinasi,” tandasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)